Benang Merah: Pemilu 2019

Kuningan - Meski Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Kuningan telah usai digelar dan hasilnya hampir dapat dipastikan, rupanya pertarungan memperebutkan kursi Anggota DPRD khususnya Dapil 1 masih belum berakhir. 

Pasalnya,  Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kuningan dari Partai Gerindra untuk Dapil 1, Sri Laelasari, mengaku tidak akan menerima begitu saja hasil pleno KPU Kuningan tersebut.

Ditemui di kediaman Sri Laelasari, Roni Agus Pramono selaku Ketua Tim Sukses caleg dengan nomor urut 3 ini mengaku bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki, pihaknya sebenarnya telah unggul dari rival satu partainya, Eka Satria Ramadhan. 

"Berdasarkan data yang ada kami miliki, seharusnya Ibu Sri yang lebih unggul dibandingkan Pak Eka Satria. Untuk itu kami akan tetap perjuangkan ini, meski harus masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi," ujar Roni,  Kamis (02/05/2019).

Roni juga menduga banyak kejanggalan dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten, seperti adanya perbedaan aturan yang diterapkan KPU saat pelaksanaan pleno beberapa waktu lalu itu.

Saat pleno untuk Kecamatan Garawangi, kata Roni, saksi dari Partai Gerindra diperbolehkan mencocokan data dengan C1 besar plano namun untuk Kecamatan Kuningan, hal itu tidak diperbolehkan, dengan alasan harus membuka kotak suara.

"Bawaslu sendiri sudah mempersilakan untuk adanya sanggahan. Kita hanya ingin menyandingkan data C1 planonya saja, kenapa tidak boleh," ketusnya.

Guna memperjuangkan kemenangan Sri, Roni mengklaim telah memiliki saksi dan data pendukung yang kuat sehingga ia akan menuntut hak atas nama Caleg yang diperjuangkannya, meskipun hanya suara.

"Banyak hal yang tidak bisa kami buka disini, untuk itu mari kita sama-sama kawal dan ikuti prosesnya, agar kebenaran itu bisa terungkap," tandasnya.

.imam

Jakarta - Partai Berkarya menyatakan sikap untuk mendukung duet Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Ketua Umum Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto berpesan agar kader partai yang dipimpinnya siap total memenangkan Prabowo.

Jakarta - Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’arif mengaku telah mendapat pesan dari Rizieq Shihab menanggapi perkembangan politik jelang Pemilu dan Pilpres 2019. Tokoh FPI itu menyampaikan pesannya kepada Slamet melalui aplikasi whatsapp dari Arab Saudi.

“Di pesan itu, Habib Rizieq meminta kepada ulama dan umat Islam, khususnya jajaran pengurus FPI dan GNPF Ulama serta PA 212 dengan semua sayap organisasinya dan simpatisan di Indonesia, agar tetap tenang dan sabar, tetap Istiqomah dalam satu komando ulama,” demikian keterangan tertulis Slamet kepada wartawan pada Jumat (10/8/2018), hari ini.

Slamet menambahkan Rizieq mengimbau agar umat Islam memberi kesempatan kepada para ulama dan sejumlah tokoh seperjuangan yang sedang mengupayakan ijtihad politik melalui Ijtima Ulama II. 

“Selama proses ijtihad politik berjalan, diserukan kepada semua pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan apa pun yang merendahkan harkat dan martabat pihak mana pun,” kata Slamet mengutip pesan Rizieq.

Slamet mengatakan Rizieq berharap umat Islam di Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan aqidah, syariah dan akhlaqul karimah dalam menghadapi proses politik pada 2019. 

GNPF Ulama sebelumnya menggelar Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Menara Peninsula, Jakarta Barat, pada 27-29 Juli 2018. Hasil ijtima itu merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai capres serta Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai cawapres.

Rekomendasi itu disampaikan ke sejumlah partai, yakni Gerindra, PKS, dan PAN. Ketiga partai itu turut diundang dalam pembukaan Ijtima Ulama. 

Akan tetapi, belakangan koalisi tiga partai itu bersama Demokrat memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Duet ini menantang pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Kedua pasangan itu telah mendaftar ke KPU pada hari ini. 

Partai-partai koalisi pendukung Prabowo, terutama PKS, yang semula enggan menyetujui Sandiaga sebagai pendamping Prabowo—karena bersikeras ingin mengawal hasil ijtima ulama—belakangan bersepakat dengan Gerindra. Saat deklarasi pada Kamis malam kemarin, Presiden PKS Sohibul Iman mengakui Sandiaga bukan santri tulen. Tapi, dia menyebut bahwa Sandiaga layak disebut santri post islamisme. 

.roy

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki (renvoi) berkas syarat pencalonan milik bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Dalam perbaikan itu, KPU mencoret sejumlah berkas milik dua nama partai, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Perindo.

Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, PSI dan Partai Perindo dicoret lantaran bukan merupakan partai peserta pemilu 2014. Sehingga, keduanya tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar partai pengusul capres-cawapres.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi threshold pemilu sebelumnya atau pemilu 2014.

Dalam Pasal 222 UU Pemilu disebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau partai gabungan peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

"Secara formil, yang mendaftarkan atau yang mengusulkan adalah partai politik peserta pemilu 2014. Gabungan parpol yang memenuhi threshold," ujar Hasyim usai pendaftaran Jokowi-Ma'ruf di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Dokumen yang dicoret tersebut antara lain, formulir model B-1 PPWP (surat pencalonan yang ditandatangani pimpinan parpol atau gabungan parpol), form model B-2 PPWP (surat pernyataan parpol atau gabungan parpol mengusulkan paslon dan tidak menarik dukungan), dan form model B-3 PPWP (surat kesepakatan parpol atau gabungan parpol dengan paslon).

.roy