Benang Merah: LMPI

Audensi pihak keluarga pasien dengan RS KMC Luragung

KUNINGAN, (BM) – Pelayanan medis rumah sakit Kuningan Medical Centre mendapat sorotan dari keluarga pasien atas nama AY (11 bulan) setelah si pasien mendapatkan perawatan selama hampir satu hari. Merasakan pelayanan medis yang buruk, akhirnya keluarga pasien yang juga merupakan ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Cabang Kabupaten Kuningan, U. Jenggo mengajukan permintaan audensi karena tindakan medis yang dilakukan pihak rumah sakit diduga tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan medis yang mengakibatkan kondisi pasien semakin memburuk, dan akhirnya meninggal dunia, Sabtu (26/12) sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam audensi yang dilakukan siang tadi (kemarin) dimulai pukul 13.00 WIB di kantor pusat PT. Pilar Mandiri Kuningan, jalan Syech Maulana Akbar No 21. Keluarga pasien yang didampingi kuasa hukum dari Markas Daerah (Mada) Jabar LMPI, bunda Femy dan pengurus beserta anggota LMPI Marcab Kuningan berjumlah 100 orang diterima jajaran RS KMC Luragung, mulai dari direktur, dokter, kepala ruangan serta bagian lainnya. 

Dalam acara tersebut kuasa hukum keluarga pasien melontarkan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara jelas oleh pihak rumah sakit terkait tindakan medis sesuai laporan keluarga pasien dan rekam medis yang diberikan pihak rumah sakit. Selain itu dirinya sangat menyayangkan dengan tidak adanya tindakan medis yang dilakukan rumah sakit periode waktu dari jam 21.00 sampai jam 05.00 padahal si pasien dalam kondisi mengkhawatirkan.

“Yang saya persoalkan selama periode waktu dari jam 21.00 sampai jam 05.00, kenapa tidak ada tindakan medis atau observasi yang dilakukan perawat, bahkan impus saja tidak jalan?” Tanya Femi kepada direktur RS KMC Luragung.

“Padahal kondisi si pasien semakin menurun sampai kejang-kejang. Ini bayi umur 11 bulan lho dok, kenapa bisa sampai tidak ada observasi. Ditambah lagi dalam surat resume medis yang foto copynya diberikan kepada keluarga pasien juga tidak ada verifikasi dari kepala ruangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu direktur RS KMC Luragung, dr. Cecep Syaiful Huda, menjawab bahwa observasi punya lembaran tersendiri yang tidak bisa diberikan kepada pihak keluarga pasien karena terkait undang-undang.

“Maaf, saya tidak bisa membuka hasil observasi kami karena sifatnya privasi. Saya hanya bisa buka hasilnya hanya dengan keluarga korban,” jawabnya.

Laskar Merah Putih Indonesia setelah selesai audensi

Setelah selesai audensi pihak keluarga pasien merasa belum puas atas jawaban dari rumah sakit yang cenderung menutupi permasalahan yang terjadi tentang lalainya pelayanan medis sehingga bisa dikatakan tidak professional. 

Menindaklanjuti hasil audensi yang tidak memuaskan keluraga pasien, LMPI Marcab Kuningan berencana menggelar Aksi Damai yang akan dilakukan di halaman KMC Luragung dengan dukungan LMPI Markas Daerah (MADA) Jabar. (Irwan)

Bupati Kuningan Bersama Keluarga Besar LMPI Marcab Kuningan

KUNINGAN, (BM) - Pembenahan terus dilakukan pengurus Markas Cabang Kabupaten Kuningan Laskar Merah Putih Indonesia  guna menjadikan sebuah ormas yang besar sesuai AD/ART. Revisi pengurus markas cabang merupakan langkah awal dilanjutkan dengan memindahkan kantor sekretariat dari kecamatan jalaksana ke ibu kota kabupaten Kuningan tepatnya jalan raya Kuningan-Cirebon no. 273 Kelurahan Cigintung Kecamatan Kuningan.

Ketua Marcab Kuningan LMPI, Ujang Jenggo mengemukakan alasan pemindahan kantor sekretariat dari kecamatan Jalaksana ke kecamatan Kuningan salah satunya agar memudahkan setiap Markas Anak Cabang (MAC) untuk melakukan koordinasi dengan Marcab. 

"Ketika kantor masih ditempat yang dulu, posisinya terlalu jauh bagi MAC yang berada di wilayah Kuningan selatan dan timur. Makanya koordinasi antara Marcab dan MAC dinilai kurang," ungkap Jenggo di kantor Sekretariat yang baru, Selasa (24/11).

Jenggo berharap mudah-mudahan dengan posisi kantor Marcab di sini, ormas LMPI kabupaten Kuningan akan semakin solid. Terkait adanya revisi pengurus dalam tubuh Marcab LMPI kabupaten Kuningan, itu lebih kepada pergeseran pengurus sesuai dengan potensinya.

Sementara itu diwaktu bersamaan dengan acara syukuran kantor sekretariat dan pembahasan revisi pengurus, Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH menyempatkan diri menyambangi kantor sekretariat yang baru, didampingi Kabag Umum Setda, Ajie Prayogi Ibrahim, SE, MM.

Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH Bersama Sekretaris Marcab Kuningan, Irwan Dirgantara, ST

Sekretaris Marcab Kuningan, Irwan Dirgantara, ST berharap, suport dan dukungan dari bupati Kuningan bisa lebih mengangkat motivasi seluruh anggota keluarga besar LMPI Marcab Kuningan untuk tetap solid sebagai wadah perjuangan rakyat. (Red_BM)

Pengurus LMPI Marcab Kabupaten Kuningan Saat Audiensi Dengan BPKAD

KUNINGAN, (BM) – Dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah perjuangan rakyat, Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) merasa perlu meminta kejelasan terkait realisasi anggaran Refocusing  penanganan dan pemulihan ekonomi dampak covid-19. Terkait hal tersebut LMPI Marcab Kuningan telah melakukan audiensi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Kuningan.

Diketahui sebelumnya pemerintah daerah kabupaten Kuningan telah Merefocusing anggaran APBD tahun 2020 untuk penanganan dan pemulihan (recovery) ekonomi dampak covid-19 sekitar 77 Milyar (termasuk BTT 5 milyar).

Baca juga : Dari 77 M Anggaran BTT Kabupaten Kuningan, Baru Terserap 28 M

Dalam audensi yang dilaksanakan hari senin (16/11), LMPI Macab Kuningan diwakili Ketua Ujang Hermawan, Komandan Srikandi Yesi S Bahtiar, Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Iim Komarudin, Sekretaris Irwan Dirgantara, ST dan Dedi Awang diterima Kepala BPKAD Dr. Asep Taufik Rohman, M.Si, M.Pd, Sekban Otang Setiawan, SE, M.Si, Kabid Aset John Raharja, S.IP, M.Si dan Kabid Anggaran M. Sarif Rochijat,SE, M.Si .

Dalam kesempatan tersebut, Taufik menjelaskan, bahwa anggaran Refocusing untuk penanganan covid-19 yang terpakai mencapai sekitar 43 milyar, sisanya sekitar 22 milyar dikembalikan kepada SKPD-SKPD dalam perubahan APBD yang disahkan DPRD, sianya lagi ada untuk insentif tenaga medis yang tidak tercover dari pusat. Sementara untuk recovery ekonomi, dianggarkan dari dana DID Tambahan sebesar 11,6 milyar. Diantaranya Dinas Sosial 750M untuk kegitan padat karya, Dinas Pertanian 2M untuk subsidi pupuk, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 3M, Dinas Kesehatan 2,5M, Perikanan 2,5M untuk membantu masyarakat ternak lele, Dinas PUTR 2,8M untuk prgoram air bersih dan RS Linggarjati 500 juta untuk hepafilter.

“Hasil pencatatan BPKAD  seperti itu, untuk kejelasan realisasi anggarannya silakan konfirmasi kepada SKPD-SKPD tersebut,”Jelas Taufik kepada LMPI.

Selesai Audiensi, Ketua Macab Kuningan LMPI, Ujang Hermawan mengaku kecewa kepada Kepala SKPD yang tidak terbuka terhadap alokasi anggaran. Ujang beranggapan banyak kepala SKPD yang memakai alasan bahwa anggaran dinasnya habis terkena refocusing penanganan covid-19, sehingga dijadikan alasan dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain, baik dengan ormas, LSM maupun Media massa.

“Habis ku Covid (habis sama anggaran covid-19). Kata seperti itu sering saya dengar dari setiap pejabat maupun kepala SKPD ketika didatangi. Setelah Audiensi dengan BPKAD, maka kami LMPI Marcab Kabupaten Kuningan sepakat akan meminta audiensi kepada setiap SKPD terkait realisasi anggaran menjelang akhir tahun,” Tegas Jenggo (nama sapaan) kepada media online benangmerah.co.id. (Red-BM)