Benang Merah: BUMDes

Tampilkan postingan dengan label BUMDes. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 Oktober 2025

Perkuat Ketahanan Pangan, Desa Cageur Kembangkan BUMDes Berbasis Peternakan

Kades Cageur Kec. Darma Kabupaten Kuningan, Didi Muhadi

KUNINGAN (BM) - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memainkan peran kunci dalam meningkatkan ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam Kepmendesa No. 3 Tahun 2025. Dengan adanya kebijakan pengalokasian minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan dan penyertaan modal bagi BUMDes, langkah-langkah strategis perlu dirancang agar program ini berjalan efektif.

Desa Cageur kecamatan Darma Kabupaten Kuningan melalui BUMDes Sangga Buana langkah strategis desa dalam memanfaatkan anggaran desa untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

Kepala Desa Cageur, Didi Muhadi didampingi Sekdes dan Kasi pemerintahan mengatakan BUMDes Sangga Buana telah berjalan selama satu tahun, bergerak sektor peternakan domba. Selain penggemukan domba, BUMDes ini juga telah memproduksi pakan molase dan sudah mulai menjual ke beberapa peternak.

‎

‎“Alhamdulillah, gerakan ketahanan pangan melalui BUMDes Sangga Buana telah berjalan selama kurang dari satu tahun. Ini adalah langkah nyata dalam mengarahkan dana desa untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan. Harapannya, hasil peternakan dari program ini bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat Desa Cageur,” ucapnya kepada awak media, Rabu (15/10) di kantor desa Cageur.

‎

‎Didi menambahkan, ke depan pihaknya berharap BUMDes Sangga Buana dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan program ketahanan pangan yang produktif dan berkelanjutan.

‎

‎“Kami juga berharap dukungan dari semua pihak, termasuk camat dan jajaran, agar distribusi hasil ternak dan produksi pakan molase dari BUMDes ini bisa berjalan lancar dan menjadi bagian dari upaya menyukseskan program prioritas nasional, termasuk inisiatif makan bergizi gratis dari pemerintah,” ujarnya.

‎“Tujuan besar kami adalah membangkitkan kembali semangat beternak masyarakat Cageur, agar pertanian dan peternakannya maju dan sejahtera. Untuk tahap awal, kita pelihara 40 ekor kambing dalam program penggemukan dan produksi pakan ternak molase ” jelas Didi.

‎

‎Ia menambahkan, ke depan BUMDes akan terus mengeksplorasi berbagai potensi sektor peternakan maupun pertanian.

.(One)

Rabu, 03 November 2021

Gandeng PT. Shopee BUMDes Diharap Lebih Profesional

Pendistribusian Program Shopee Center Tahap III (tiga)”. Bupati Acep memberikan secara simbolis paket bantuan dari shopee center kepada perwakilan BUMDes di Aula Joglo PGC (Pagar Gunung Campsite) Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan, Rabu (03/11/2021).

Kuningan, (BM) - Melihat perkembangan BUMDes saat ini terutama di kabupaten Kuningan seolah mati suri. Hanya ada nama, namun kegiatannya belum terlihat secara nyata, bahkan laporan keuangan pun masih bersifat amatir. Padahal penyertaan modal dari dana desa disarankan dan diperbolehkan secara aturan. Keberhasilan BUMDes inilah yang akan menjadi sumber PADes menuju desa mandiri.

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Shopee Internasional Indonesia untuk transformasi desa digital di Jawa Barat yang terus berlanjut diharapkan menambah gairah BUMDes. Program Shopee Center bantuan dari PT. Shopee kembali hadir untuk 124 BUMDes di Kabupaten Kuningan pada tahap 3 (tiga). Pada tahap ketiga ini, pihak shopee Center membagikan berupa Laptop, Banner Roll dan Papan Nama Lembaga BUMDes.

“Kerjasama dengan Shopee Center, diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi desa melalui pemasaran produk-produk BUMDes hingga ke level nasional atau bahkan internasional, sekaligus membantu peningkatan kapasitas SDM BUMDes itu sendiri” tutur Bupati H. Acep Purnama SH MH saat hadir di acara “Pendistribusian Program Shopee Center Tahap III (tiga)”. Bupati Acep memberikan secara simbolis paket bantuan dari shopee center kepada perwakilan BUMDes di Aula Joglo PGC (Pagar Gunung Campsite) Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan, Rabu (03/11/2021).

Lebih lanjut disampaikan Bupati, dengan adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa barat serta PT. Shopee Indonesia dengan implementasi program infrastruktur pusat digital desa melalui pendistribusian laptop bagi BUMDes diharapkan menjadi pondasi bagi masyarakat perdesaan untuk memasuki era digital dalam menopang percepatan pembangunan ekonomi perdesaan di Kabupaten Kuningan. Serta dapat mendongkrak kerjasama ekonomi sehingga menjadi satu komunitas yang lebih luas yang saling mengisi, memberi, interkoneksi dan saling menguntungkan.

“Dengan tersedianya pusat digital desa dalam hal ini Shopee Center, pengembangan produk unggulan dan kerajinan hasi usaha komunitas diharapkan dapat berkembang luas menembus pasar nasional maupun internasional searah dengan visi kuningan MAJU berbasis desa tahun 2023 dan kepada pengurus BUMDes agar memanfaatkan bantuan Shopee Center ini sebaik mungkin sesuai peruntukannya yaitu fasilitasi pemasaran produk-produk UKM Perdesaan, agar berdampak pada tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha di perdesaan” tutur Acep.

Selain perangkat komputer, pihak Shopee juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan bagi pelakuUMKM desa. Shopee berencana untuk terus mengevaluasi performa Shopee Center tersebut dan akan melanjutkan distribusi hardware hingga ribuan di masa mendatang.

Pihak Shopee juga akan memfasilitasi setiap unit tersebut dengan dukungan software yang diperlukan. Dukungan bagi UMKM yang disampaikan pada kesempatan kali ini merupakan dukungan lanjutan dari Shopee bersama dengan Pemprov Jabar untuk terus dapat berpartisipasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Selain penyerahan program tersebut, kedepan akan ada pelatihan dan pembinaan bagi UMKM melalui program Shopee Village Center, yang akan memberikan edukasi dan pendampingan. hal ini akan selaras dengan tagline provinsi Jawa Barat yang di ucapkan Gubernur yaitu tinggal di desa, rejeki kota dan bisnis mendunia.

.(Irwan)

Kamis, 20 Agustus 2020

Pendamping Desa Kabupaten Kuningan Fasilitasi PT. CAM Bersinergi Dengan BUMDes

Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa/Pendamping Desa Kabupaten Kuningan, Kang Aan

KUNINGAN, (BM) - Kabar gembira datang bagi para BUMDes yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya. Terutama sekali bagi BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan.

Sebuah perusahaan swasta yang bernama PT. Ciremai Agro Mandiri baru-baru ini telah meluncurkan program KitaNU yang bertujuan membangun sinergitas dan menciptakan sistem ekosistem ekonomi bersama.

Pendamping Desa kabupaten Kuningan melalui Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa yang salah satu tupoksinya adalah membantu dalam pengembangan BUMDes yang ada di kabupaten Kuningan melihat program KitaNU sangat prospek terhadap pengembangan Bumdes. Mengapa demikian?

"Kami melihat, apabila BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan bisa bersinergis dengan program ini, PT. CAM sendiri berkomitmen secara managerial BUMDes akan semakin profesional dalam pengembangan usahanya. Sebab sistem yang diterapkan dalam program KitaNU adalah mengelolaan management secara profesional," tutur kang Aan, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa kabupaten Kuningan.

Menurutnya, BUMDes yang ada di kabupaten Kuningan saat ini dinilai ada semacam ketergantungan terhadap dana desa atau dana pemerintah dari program lain. Sementara harapan pemerintah BUMDes merupakan suatu usaha milik desa yang harus berkembang sehingga kedepan bisa menjadi ujung tombak pembangunan di desa dengan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar. Disamping itu juga BUMDes yang maju akan secara otomatis menghadirkan lapangan kerja di desa.

Sementara itu, salah satu pengusaha nasional yang mendampingi PT. CAM dalam Program KitaNU, Yuda, berpendapat bahwa yang menyebabkan BUMDes jalan ditempat adalah pengelolaan management yang dilakukan masih secara konvensional. Sehingga hasil dari Badan Usaha Milik Desa ini tidak bisa diharapkan. Padahal BUMDes sendiri memiliki prospek usaha yang sangat cerah.

Pendamping Program KitaNU (Pengusaha Nasional), Yuda

"Dengan menjadi anggota KitaNU, BUMDes akan kita jadikan sebagai distributor yang akan bisa mengorganisir seluruh warung/toko yang ada disekitarnya dengan harga barang sesuai pasaran. Yang perlu diperhatikan penekanan dalam usaha yang ada dalam program kami adalah pengelolaan management yang profesional sehingga harga barang tetap stabil sesuai dengan harga pasaran yang ditetapkan pemerintah," papar Yuda saat ditemui beberapa waktu lalu di kantor PT. CAM yang beralamat di desa Manis Lor.

Melalui program KitaNU, lanjut Yuda, keuntungan per-barang kebutuhan masyarakat akan kita tetapkan dan kita kontrol. Sehingga harga barang yang sampai ke masyarakat/konsumen merupakan harga pasaran. Bumdes akan mendapat kuota pasokan barang sesuai kebutuhan dari seluruh warung/toko yang ada dibawah BUMDes. Selain keuntungan hasil penjualan, baik BUMDes maupun toko/warung yang menjadi anggota KitaNU akan mendapatkan prosentase keuntungan dari PT.CAM sebesar masing-masing 4% dan 7% dari total pembelanjaan. (Irwan)

Rabu, 13 Mei 2020

BUMDes Di Kabupaten Kuningan Dinilai Sangat Rentan Jadi Lahan Korupsi

Oleh : Irwan Dirgantara, ST

Ilustrasi Penyertaan Modal BUMDes Dari Dana Desa

KUNINGAN, (BM) - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini telah diidam-idamkan oleh banyak khalayak perdesaan. Pemerintah pusat bahkan menganggap BUMDes mampu menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat di desa di mana ia berdiri. Hanya saja, posisi BUMDes yang memang dijatahkan mendapatkan kucuran anggaran dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ini justru dianggap rentan menjadi lahan penyimpangan/korupsi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan ini rupanya sanagat berpotensi terjadi di kabupaten Kuningan. Mengapa demikian?

Dari 221 BUMDes yang sudah terbentuk di kota kuda ini, diketahui hampir 138 diantaranya sudah mendapat penyertaan modal dari dana desa hampir setiap tahun dengan nilai mencapai puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Bahkan 39 BUMDes diantaranya sudah mendapat bantuan dari provinsi Jawa Barat melalui Program Desa Juara dan Desa Perbatasan sebesar 100 juta per BUMDes. Namun Pemda kabupaten Kuningan rupanya masih Lost Control (tidak ada pengawasan/audit) terhadap pengelolaan keuangan BUMDes yang ada.

BUMDes sebagai badan usaha tidak bisa terlepas dari pengawasan, audit dan LPJ. Hal ini sesuai Permendes RI No 4 Tahun 2015 tentang kewajiban BUMDes untuk melaporkan LPJ ke DPMD dan Desa. Pertanyaannya, siapakah yang berhak melakukan pengawasan dan audit BUMDes?

Pengawasan dan Audit pada BUMDes dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal BUMDes. Pada struktur kepengurusan BUMDes, terdapat Dewan Pengawas Internal yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten tentunya. Selain itu, setiap tahun Pengelola BUMDes harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan wajib disampaikan kepada Pengawas dan Penasehat BUMDes. Selanjutnya, pengelola BUMDes harus menyampaikan kinerja BUMDes di forum Musyawarah Desa (Musdes).

Sementara Pengawasan Eksternal bisa dilakukan oleh pihak eksternal seperti Inspektorat, BPKP, BPK atau KAP. Pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, laporan keuangan, proposal pengadaan, dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat barang-barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDes yang di bangun menggunakan dana desa.

Selanjutnya, jika pengawas pihak eksternal menemukan suatu kecurangan maka pengawas eksternal akan bertindak tegas dengan cara menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti kasus pengurus BUMDes yang tidak mau mengembalikan anggaran desanya. Selain memeriksa sesuai dengan yang dilaporkan, pengawas pihak eksternal juga melakukan rangkaian pemeriksaan secara reguler, seperti pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan pembiayaan atau pengeluaran di BUMDes telah tepat sasaran atau belum

Inila rupanya yang belum dilakukan Pemkab Kuningan terhadap BUMDes yang ada di wilayahnya. Makanya Pantas saja BUMDes Di Kabupaten Kuningan dinilai sangat Rentan menjadi lahan korupsi. Berbeda dengan kabupaten lain seperti tetangga kita Majalengka dan Cirebon dimana keuangan BUMDes selalu diperiksa dan diaudit pihak Inspektorat secara reguler.