Benang Merah

SMPN 1 Cibingbin, kabupaten Kuningan

Benangmerah, Apabila betul kepala SMPN 1 Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Apep Saepudin, S.Pd, MM sering sakit - sakitan bukan berarti pelayanan terhadap kepentingan orang tua siswa, guru serta tamu harus terbengkalai karena tergantung dengan pimpinan sekolah, semua wakasek harus difungsikan karena lembaga pendidikan tanggungjawab kita bersama. 

Tiga orang wartawan baik dari media online dan cetak ditelantarkan diruang umum, pasalnya wakasek bidang humas Teti Susanti, S.Pd menyuruh ketiga tamu dari pers untuk menunggu diruang tamu dengan alasan ia akan nelepon kepala sekolah, namun setelah ditunggu lama Teti Susanti menghindar tanpa kembali menemui tamunya, justru yang menghubungi Wahyudi guru bahasa Indonesia, dengan setengah mengusir Wahyudi mengatakan, "pak kepala tidak masuk, lain kali aja bapak - bapak kesini," ungkap Wahyudi. 

Menurut Wardiman, S.Sos salah seorang pengamat sosial dan pendidikan di Kab Kuningan mengatakan, sikap wakasek humas tidak beretika dan tidak bertanggungjawab harusnya apabila betul kepala sekolah tidak ada seharusnya ia kembali menemui tamu yang menunggu lama, bukan menyuruh guru yang lain. 

Dikatakannya, ketika kepala sekolah tidak hadir atau ada disekolah namun tidak mau menemui tamu, pihak wakasek harus kooperatif melayani tamu, secara kebetulan tamu yang datang dari media mau konfirmasi tentang penyerapan dana BOS anggaran tahun 2023 yang diduga keras banyak kebocoran. 

Kepala Disdikbud Kab Kuningan Uu Kusmana, S.Sos, M.Si ketika dihubungi diruang kerjanya (25/1) terkait berbagai persoalan yang ada disekolah tersebut, ia sedang tugas luar. (Anton) ***

Kepala Sekolah yang hadir, PJ. Ketua TP PKK kabupaten Kuningan di Program Pimda Nyawah episode 10 di SMPN 1 Garawangi

Benangmerah, Program Pimda Nyawah (Pimpinan Daerah Menyapa Siswa Di Sekolah) yang diusung kepala dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan mendapat respon positif dari Pengurus MKKS SMP kabupaten Kuningan. Diketahui program tersebut memasuki episode 10 yang dilaksanakan hari ini, Rabu (24/1/2024) di SMP Negeri 1 Garawangi.

Hadir dalam acara tersebut, isteri Pj. Bupati Kuningan sekaligus Pj. Ketua TP PKK kabupaten Kuningan, Hj. Susi Widyawati Hidajat, S.Sos, M.Ip sebagai narasumber, Ketua MKKS SMP kabupaten Kuningan, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Abidin, S.Pd, M.Si, Kepala Bidang Pembinaan SD, Rizal Arif Gunawan, SE, M.Si. Tema yang diusung program Pimda Nyawah episode 10 adalah Stop Bullying melalui Pendidikan Parenting. Kegiatan ini juga dihadiri semua kepala sekolah SMP baik secara offline maupun online.

Ketua MKKS, H. Adang Kusdiana, S.Pd, M.M.Pd, dan Kepala SMPN 1 Garawangi, Hj. Engkom Komara, M.Pd serta pengurus yang hadir menyambut baik bergulirnya program Pimda Nyawah yang diusung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Stop bullying yang menjadi tema kegiatan kali ini memang menjadi 'PR' bagi seluruh elemen pendidikan baik tenaga pendidik maupun orang tua siswa.

Dialog interaktif dalam Pimda Nyawah Episode 10

"Pendidikan tidak hanya menjadi tugas bagi tenaga pendidik, baik guru maupun kepala sekolah, melainkan harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, terutama orang tua siswa," ungkapnya disela-sela kegiatan.

Pihak pengurus MKKS SMP kabupaten Kuningan juga tidak menutup kemungkinan menindaklanjuti tentang pendidikan parenting ke semua sekolah ditingkat SMP. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap komunikasi antara orang tua/wali siswa dengan sekolah.

Dalam kegiatan Pimda Nyawah, dipaparkan Narasumber, begitu pentingnya pendidikan Parenting. Program parenting adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pola asuh orang tua guna membangun karakter positif pada anak. Parenting adalah bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

.(One)

SMP Negeri 1 Garawangi Kecamatan Garawangi kabupaten Kuningan

Benangmerah, Sebagai salah satu sekolah favorit di wilayah kecamatan Garawangi kabupaten Kuningan, SMPN 1 Garawangi memiliki visi yang luar biasa, yakni menjadikan sekolah unggul dalam prestasi dan mencetak siswa berkarakter yang baik sesuai Profile Pelajar Pancasila. 

1. Beriman bertaqwa dan berakhlak mulia.

2. Ber Kebhinekaan global

3. Bergotong royong

4. Kreatif

5. Mandiri

6. Berpikir kritis.

Hal tersebut diungkapkan kepala SMP Negeri 1 Garawangi, Hj. Engkom Komara, M.Pd saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (20/1/2024). 

Dijelaskannya, P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu program dari Kurikulum Merdeka. P5 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk "mengalami pengetahuan" sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya.

"Dalam kegiatan ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya," jelas Hj Engkom kepada Benangmerah.co.id.

Untuk mewujudkan visi tersebut, lanjut Hj Engkom, kami pihak sekolah mempunyai beberapa program.

1. Menciptakan suasana belajar ysng aktif, kreatif dan menyenangkan.

2. Membiasakan 6 S (senyum salam sapa sopan santun dan saling mendoakan).

3. Meningkatkan kemampuan IT bagi seluruh warga sekolah.

4. Meningkatkan ekinerja seluruh warga sekolah melalui Platform Merdeka Mengajar. 

5. Memberikan dukungan kepada semua siswa, untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya.

Dalam menjalankan proses pendidikan disekolah tentunya tidak lepas dari biaya. Disinilah peran Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan dari pemerintah ke sekolah.

"Memimpin sekolah dengan jumlah siswa yang lebih banyak tentunya merupakan tantangan karena penanganan siswa pun lebih ribet, membutuhkan ketegasan, ketelatenan, keteladan yang luar biasa. Volume kegiatan pun lebih besar seiring jumlah siswa yang lebih banyak," pungkasnya.

.(One)

Empat pohon yang sudah ditebang di jalan Raya Cigugur-Cirendang

Benangmerah, Empat pohon di jalan nasional Cirendang-Cigugur diduga telah ditebang salah satu pengusaha sekaligus Caleg dari salah satu parpol tanpa menempuh prosedur Penebangan atau Pemangkasan pohon. Sehingga otomatis belum mengantongi ijin.

Hasil pemantauan dilapangan, empat pohon yang telah ditebang antara lain, 3 pohon Jati dan 1 pohon Mahoni. Keempat kayu hasil penebangan diketahui berada di salah satu Cafe dan Resto yang berlokasi tidak jauh dari lokasi penebangan. 

Prosedur untuk mengurus perizinan penebangan pohon yang ada di jalur Jalan Nasional tidak bisa sembarangan. Untuk menebang pohon-pohon besar yang ada di pinggir jalan, pemohon harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Telkom, PLN serta Desa setempat untuk keluar ijin dari Kementerian PUPR.

Hasil informasi yang diterima redaksi benangmerah.co.id, pihak PPK Kementerian PUPR baru sebatas menerima koordinasi dari pemohon. Pihaknya belum melakukan langkah lebih lanjut terkait permohonan Penebangan atau Pemangkasan empat pohon tersebut yang diajukan secara lisan oleh RS sebagai pemilik Rageman Cafe dan Resto.

"Baru sebatas koordinasi saja, kita dari PPK Kementerian PUPR belum memberikan ijin apapun. Sementara tujuan permohonan Penebangan tersebut adalah untuk keperluan pemasangan jaringan listrik menuju Rageman Cafe dan Resto yang dibiayai secara pribadi. Kami juga perlu koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kuningan," Ungkap Asep.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan Drs. Laksino Dwi Putranto, M.Si. melalui Sekretaris Dinas, Yudi Rudiyanto, SP mengatakan, tidak mengetahui perilah penebangan empat pohon di jalan nasional Cigugur-Gunungkeling.

"Saya sudah koordinasi dengan pak kadis, pihak dinas tidak mengetahui perihal permohonan Penebangan pohon tersebut. Walaupun itu kewenangan PPK Kementerian PUPR, semestinya ada koordinasi dengan kita tentang kajian," ungkapnya saat ditemui, Rabu (17/1/2024).

Sementara, RS saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024) mengaku penebangan itu dilakukan secara mandiri karena dianggap terlalu lama kalau harus menempuh prosedur birokrasi agar turun ijin. Sementara keperluan listrik untuk tempat usahanya sangat mendesak.

"Kalau harus menempuh ijin terlebih dahulu, kapan kapan mau dibangun jaringan listriknya. Itu terlalu lama, disamping itu, pohon yang ditebang juga sudah terlalu tua dan dianggap bisa membahayakan," kata RS.

Kemudian, lanjut RS, pembangunan listrik yang dibiayai sendiri saat ini nantinya akan dihibahkan buat masyarakat. 

Kayu hasil penebangan yang disimpan di tanah milik Rageman Cafe and Resto

Kayu hasil penebangan empat pohon, setelah ditelusuri benangmerah.co.id ternyata disimpan di tanah Rageman Cafe and Resto yang lagi dibangun.

.(One)

Area Parkir di RSUD 45 kabupaten Kuningan

Benangmerah, Pendapatan pajak parkir di kabupaten kuningan semestinya bisa mendongkrak pemasukan PAD Kabupaten kuningan yang cukup besar. Namun, Pendapatan parkir saat ini malah cukup minim tidak mencapai 1 milyar di tahun 2023. Hal ini dinilai sangat aneh dan mustahil, padahal titik parkir di kabupaten kuningan cukup banyak baik yang di kelola oleh Dishub Kabupaten Kuningan maupun yang dikelola oleh Bappenda Kabupaten kuningan.

Situasi yang memperihatinkan ini mendapat sorotan dari Ormas PEKAT IB kabupaten Kuningan. Salah satu ormas di Kuningan ini menilai dugaan banyaknya praktek Pungli yang dilakukan oleh Oknum kedua Dinas tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menurut Donny Sigakole, petinggi Ormas PEKAT IB Kabupaten Kuningan bahwa di kabupaten Kuningan ini ada dua jenis pendapatan parkir yang di kelola oleh pemerintah kabupaten Kuningan 

Pertama, pendapatan parkir yang di kelola oleh Dinas Perhubungan kabupaten Kuningan. Sesuai dengan Peraturan daerah kabupaten Kuningan tahun 2011 dan 2020 tentang retribusi parkir kabupaten kuningan itu untuk sepeda 2000 rupiah dan untuk mobil station minibus 4000 Rupiah dst. Tarif parkir tersebut diperuntukkan semua lahan milik pemerintah yang di bangun oleh pemerintah dan berada di sisi kiri kanan jalan. 

Dishub dalam hal ini diberikan kewenangan oleh pemkab Kuningan untuk bekerjasama dengan pihak ke 3 sesuai perda kabupaten Kuningan yang mengatur terkait retribusi parkir. 

"Ini malah semuanya melanggar Perda kabupaten Kuningan terkait Retribusi.. Antara lain, parkir Rumah sakit umum 45 dan Rumah sakit Umum Linggar jati yang sudah jelas milik Pemerintah dengan nilai kontrak Rp. 150 jutaan pertahun. Namun dalam prakteknya parkir dikenakan tarif naik per. Jam, baik sepeda motor maupun mobil. Ini sudah jelas melanggar Perda," ungkapnya kepada benangmerah.co.id, Kamis (11/1/2023).

Donny Sigakole, petinggi Ormas PEKAT IB Kabupaten Kuningan

Kemudian, lanjut Donny, parkir swasta seperti Alfa mart Dan Indomaret yang sudah membayar pajak parkir pertahun ke pemerintah kabupaten kuningan. Makanya banyak di pandang Parkir gratis tapi oleh Dinas Perhubungan masih dikontrakkan ke pihak ke 3 dengan alasan keamanan. Belum Lagi parkir parkir yang di setorkan perbulan ke oknum Dinas perhubungan kabupaten Kuningan yang tidak dikontrakan

Perihal dugaan kasus praktek pungli Dishub Kabupaten kuningan saat ini sedang diproses Hukum Polres Kabupaten Kuningan dan masih berjalan. Saya atas nama Ormas Pekad IB meminta untuk segera diusut tuntas Polres Kuningan agar menjadi efek jera buat oknum Dishub. Selain itu, berharap agar pendapatan daerah dari retribusi parkir bisa lebih di tingkatkan lagi.

Kedua, pakir yang dikelola oleh Bappenda Kabupaten kuningan. Yaitu parkir swasta atau pribadi, seperti Mall, tempat wisata yang dikenakan pajak pendapatan sebesar 30 persen. Tapi tetap saja dari sekian banyak parkir swasta, pendapatan pajak parkir juga masih minim. Karena pelaporan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Dengan jumlah parkir yang di dapat sebenarnya. Di tambah lagi sekian banyak tempat wisata milik TNGC. Baik pendapatan parkir, pendapatan pengelolaan tempat wisatanya tidak diperuntukan untuk Kabupaten kuningan melainkan semua hasilnya di setorkan ke kementrian. Dan masih banyak lagi persoalan parkir Kabupaten kuningan yang harus di benahi yang semua berimbas kepada pendapatan pajak Kabupaten kuningan.

"Tetapi sayang, pemerintah kabupaten kuningan tutup mata dalam hal ini dan sengaja membiarkan praktek praktek pungli di tubuh pemerintah kabupaten kuningan ini merajalela. Saya sudah berusaha ijin bertemu dengan PJ Bupati Kabupaten kuningan, agar ada masukan ke PJ bupati kabupaten kuningan tapi sayang birokrasi protokoler yang ribet dan lebih ribet ketemu president. Ya sulit untuk merubah kabupaten kuningan kalau seorang pimpinan di Kabupaten kuningan tidak mau menerima masukan dari rakyatnya," pungkasnya.

.(One)

Arya Permana Graha caleg DPR-RI beserta istri Paramitha Astriani caleg Provinsi Jawa Barat

Benangmerah, Jebolan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kuningan tahun 1997, Arya Permana Graha atau lebih dikenal dengan sebutan Kang Arya dan lulusan SMAN 3 Kuningan tahun 2008, Paramitha Astriani bersama-sama mencalonkan diri sebagai anggota legislatif periode 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Pasangan suami-istri tersebut mencalonkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 10 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dapil 13. Keduanya asli atau pituin Kabupaten Kuningan yang dibesarkan dari kecil hingga dewasa di kota kuda.

Arya Permana Graha berasal dari Jalan Dewi Sartika Lingkungan Kebumen Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan sedangkan Paramitha Astriani merupakan mojang Desa Galaherang Kecamatan Maleber. Mereka dikaruniai dua anak dan kini tinggal di Perumahan Cigadung Regency Kecamatan Cigugur.

Arya Permana Graha yang memiliki kemampuan komunikasi, analisis dan teknologi tersebut kini dipercaya menjabat selaku Bendahara Umum (Bendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sehingga merupakan salah satu orang penting di partai politik (Parpol) berlambang ka'bah.

Akan tetapi ia mengenyam pendidikan dan dibesarkan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan curiculum vatae (CV), tokoh kepramukaan tersebut mengawalai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Kecamatan Cigugur.

Dilanjut di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Kuningan, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kuningan dan SMAN 3 Kuningan. Lalu, sempat melanjutkan kuliah di Universitas Kuningan (Uniku) dan Universitas Bung Karno Jakarta.

Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah bekerja sebagai Penyiar Radio Suara Pendidikan Kuningan tahun 1997-2001, tahun 2002-2004 menjadi Direktur Indie Production, Tenaga Ahli DPR RI dari tahun 2004-2019, Staf Khusus (Stafsus) Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2022 serta Stafsus Utusan Khusus Presiden 2022 hingga sekarang. 

Meski belum menjadi wakil rakyat tetapi dirinya selalu ingat dan ingin berbuat yang terbaik untuk tanah kelahirannya sehingga seringkali menggiring program-program kegiatan pemerintah pusat guna dilaksanakan di Kabupaten Kuningan.

"Saya bersama istri, ingin lebih bermanfaat bagi Kuningan sebagai tanah kelahiran dan daerah-daerah lainnya sehingga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi Jabar," tutur Arya Permana Graha.

Penguatan Kaderisasi PCNU Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kuningan kembali memperkuat kaderisasi. Sebanyak 90 peserta dari berbagai tingkatan pimpinan lembaga NU mengikuti Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) Angkatan ke II, yang berlangsung selama 3 hari di Ponpes Miftahul Falah, Desa Cilowa.

Ketua PWNU Jawa Barat KH. Juhadi Muhammad, SH mengatakan pengkaderan ini secara keseluruhan perlu terus ditingkatkan. Bagi 32 MWC di Kuningan, mengikuti PD-PKPNU menjadi kewajiban. Kuningan saat ini sudah memiliki instruktur wilayah, sekaligus koordinator kader sebagai langkah untuk terus melakukan pengkaderan.

“Terkait 4 pilar kebangsaan, bahwa PBNU, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini menggambarkan bahwa pengkaderan Penggerak Nahdlatul Ulama merupakan upaya juga untuk mempertahankan NKRI. Dan mengimbau juga keluarga NU bisa dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari hari,“ terangnya, Jumat (29/12/2023).

Pj Bupati Kuningan Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd menyampaikan, atas nama pemerintah Kabupaten Kuningan mengucapkan selamat kepada PCNU Kuningan sudah bisa melaksanakan kegiatan pengkaderan. “Kami yakin NU sudah pasti NKRI, kembali mengingatkan terkait kebangsaan. Adanya Ideologi Pancasila, di mana sila ke-3 menguatkan, kendati Indonesia banyak suku dan pulau namun tetap dalam persatuan Indonesia,” ungkapnya.

Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd mengajak pertama, mari jaga negara ini dengan Ideologi Pancasila. Kedua, sumber dari sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, bicara kesukuan, keberagaman ada Bhineka Tunggal Ika. Keempat, semua diikat dengan NKRI.

“Kuningan aman, nyaman, dan kondusif ini salah satu juga sumbangsih dari NU. Selanjutnya bahwa pada Tahun 2024 di Bulan Februari ada Pilpres dan Pileg, kemungkinan Pilkada ditarik di Bulan September dalam pelaksanaannya, mari kita sukseskan Pemilu agar berjalan damai dan kondusif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda Kabupaten Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si yang juga Kader NU di PCNU dan PWNU Provinsi Jabar menyampaikan melalui PD-PKPNU, berharap PCNU Kuningan dapat melahirkan kader-kader unggul yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ke-NU-an dan siap berkontribusi aktif selain keagamaan, memajukan masyarakat, membangun Kuningan, dan menjaga NKRI.

“Menjadi keluarga di Nahdlatul Ulama merupakan sebuah amanah untuk menyebar kebaikan. Pengalaman ini bukan hanya mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi, tetapi juga peran aktif di masyarakat. NU bukan sekadar organisasi, melainkan panggilan untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. Mari tumbuhkan, kecintaan, kebanggan, dan keyakinan bersama NU,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Kuningan Dr. Aam Aminudin, M.Ag., menuturkan bahwa kegiatan ini sebagai ajang mencetak kader-kader yang berpemahaman Ahlussunah Wal Jamaah An-Nahdliyyah yang tangguh, kader-kader militan yang bukan hanya simpatisan.

Dr. Aam Aminudin, M.Ag didampingi Ketua Panitia Pelaksana berharap para kader penggerak dapat menumbuhkan semangat untuk menyebarkan dan membesarkan organisasi Nahdlatul Ulama dalam rangka berkhidmat kepada para muassis NU dan pendiri bangsa, serta menjaga keutuhan NKRI dengan prinsip al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah, yakni Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.

“Jumlah peserta PD-PKPNU Angkatan II sebanyak 90 berasal dari berbagai tingkatan di NU, termasuk PCNU, MWC NU, Ranting NU, Lembaga NU, dan Badan Otonom NU, dan lainnya,” sebutnya. Hadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan, Ketua MUI, Rois Syuriah PNCU, Banom, dan Lembaga NU, Kapolsek, Danramil dan lainnya.

Photo bersama ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan bersama PJ Bupati, Kepala Disdikbud, Sekda serta Kabid Pembinaan SMP

Benangmerah, Dalam rangka merancang program kerja, Musyawarah Kelompok Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Kuningan, menggelar rapat rutin yang dilaksanakan di Aula Rapat Bank BJB Cabang Kuningan, Kamis (21/12/2023).

Rapat yang merupakan agenda rutin MKKS kabupaten Kuningan, kali ini dihadiri Pj. Bupati Kuningan Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd. Selain itu hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan U. Kusmana, S.Sos., M.Si., Ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan H. Adang Kusdiana, M.Pd, serta para Kepala Sekolah SMP Se Kabupaten Kuningan baik Negeri maupun Swasta.

Pada kesempatan tersebut Pj. Bupati Kuningan menyampaikan rasa senangnya karena dapat bertemu dengan pimpinan Pendidikan SMP yang memiliki peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa, semangat dan dedikasi para Kepala Sekolah ini menjadi pilar utama dalam memajukan dunia Pendidikan di Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya Pj. Bupati memberikan arahan dalam tantangan dan memajukan pendidikan di Kabupaten Kuningan, mari kita bersama-sama merancang program pembinaan karakter yang relevan dengan nilai-nilai luhur dan kebutuhan masa kini serta harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamikanya.

Pj. Bupati Kuningan, Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd saat memberikan arahan di acara rapat rutin MKKS SMP kabupaten Kuningan

“Isu Perundungan/Bullying di sekolah harus menjadi perhatian serius kita, kita mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi mereka, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita”, tutur Pj. Bupati.

Lebih lanjut Pj. Bupati manyampaikan dalam era digital ini penggunaan teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda, oleh karena itu mari kita bimbing mereka dalam menggunakan teknologi secara bijak, etis dan produktif, pembinaan karakter juga harus mencakup literasi digital dan kecerdasan emosional.

“Usia anak-anak SMP hari ini nanti pada saat tahun 2045 yang dicanangkan akan menjadi Indonesia Emas, mereka semua ini nanti kelak akan menggantikan kita semua, ada yang menjadi Kepala Sekolah seperti Bapak/Ibu, ada yang menjadi Bupati, ada yang menjadi Sekda, mereka yang akan memimpin, ini harus dipersiapkan dari sekarang, dan tanggungjawab itu diantaranya ada di Bapa/Ibu selaku Kepala Sekolah dan kita semua untuk mencetak pemimpin di masa depan”, Ucap Pj. Bupati.

Selanjutnya Pj. Bupati menegaskan pentingnya netralitas ASN menjelang Pemilu, agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, oleh karena itu mari kita hanya fokus pada tugas utama membentuk generasi yang cerdas, beretika, dan berkepribadian yang baik.

Sebagai penutup Pj. Bupati mengatakan bahwa dengan kebersamaan dan kerja sama yang kokoh di MKKS SMP Kabupaten Kuningan ini, saya yakin Pendidikan di Kabupaten Kuningan akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masa depan anak-anak kita.

Ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan saat memberikan sambutan

Sementara itu Ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan, H. Adang Kusdiana menyampaikan rasa terimakasihnya atas kesedian Pj. Bupati bisa hadir di acara ini, yang selama ini kita hanya melihat didalam berita saja, tetapi hari ini kita bisa bertemu langsung untuk mendengarkan arahannya.

.(One)

Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Andi, SE, MM dan Kepala Kejari Kuningan, Dudi Mulyakusumah, SH, MM saat Panen Cabai Serentak di desa Sagarahiang

Benangmerah, Upaya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan (DKPP) kabupaten Kuningan dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, salah satunya ditempuh dengan menggelar Panen Cabai Serentak bersama kabupaten lain di empat provinsi serta Pangan Murah di desa Sagarahiang kecamatan Darma.

Acara dibuka dengan menyimak dialog secara zoom yang diikuti oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Pj Gubernur provinsi Jawa Barat, Pj Gubernur provinsi Jawa Tengah dan Pj Gubernur provinsi Banten serta Kepala Badan Pangan Nasional.

Menurut Kepala DKPP kabupaten Kuningan DR. Wahyu Hidayah, M.Si melalui Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Andi, SE, MM, kegiatan panen cabai serentak ditujukan untuk menekan inflasi harga cabai khususnya, yang terus melambung. 

"Harga cabai, baik itu cabai merah maupun cabai rawit yang terus melambung dibeberapa daerah terutama beberapa kabupaten penghasil cabai di empat provinsi, dikhawatirkan sangat memberatkan pembeli. Ketika pembeli tidak mampu membeli cabai, hal tersebut tidak baik juga buat petani. Karena nanti akan menumpuk yang mengakibatkan petani menjadi rugi," ungkap Andi saat ditemui awak media, Rabu (20/12).

Untuk Panen serentak ini kabupaten Kuningan mengambil tempat sentra cabai di desa Sagarahiang. Dikatakannya, lahan yang dipanen saat ini sekitar 2 hektar dengan potensi hasil sekitar 18 ton, masih kalah sama kabupaten Sukabumi yang bisa menghasilkan 28 ton dari 2 hektar lahan. Untuk itu, DKPP Kuningan juga tengah berusaha dengan berbagai cara, baik pemenuhan sarana pertanian, pupuk maupun bibit, agar hasil kedepan bisa lebih baik.

"Dikabupaten Kuningan saat ini ada sekitar 125 hektar lahan yang ditanami tanaman holtikultura jenis cabai. Sentra Hortikultura tersebar di kecamatan Darma (desa Sagarahiang, Karangsari, Gunungsirah) dan kecamatan Jalaksana," paparnya.

Terjadinya inflasi harga cabai, menurut Andi, dikarenakan supply demand. Ketika supply sedikit, harga akan naik, sebaliknya juga karena supply banyak harga akan turun. Saat ini supply cabai sedikit, makanya terjadi inflasi harga. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca elnino, dimana kemarau yang cukup panjang mengakibatkan sedikitnya hasil panen.

Panen cabai serentak ini merupakan program jangka pendek. Diharapkan setelah panen serentak di 4 provinsi harga cabai khusunya kembali stabil. Konsumen bisa membeli dengan harga yang tidak terlalu memberatkan, petani cabai juga tetap memperoleh untung.

Sementara untuk program jangka panjang, DKPP sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau dengan bantuan irigasi perpipaan melalui program Rebana.

"Alhamdullilah, untuk tahun ini kelompok tani di desa Sagarahiang sendiri telah mendapatkan hibah dari Kementerian Pertanian melalui program Rebana yang diperuntukkan irigasi perpipaan," sebutnya

Program Rebana, lanjut Andi, sebagaimana Perpres Nomor 87 Tahun 2021, wilayah kawasan rebana seperti Cirebon, Indramayu dan Subang, kabupaten Kuningan juga ditetapkan sebagai daerah penyangga. Dalam hal ini Kuningan menjadi penyuplai pangan kota metropolitan Rebana. (One)

Gelaran Pangan Murah di desa Sagarahiang

Benangmerah, Dalam upaya pengendalian inflasi harga bahan pokok di pasaran, kabupaten Kuningan bersama beberapa kabupaten lain di empat provinsi menggelar panen cabai serentak, gelar pangan murah dan monitoring harga dibeberapa pasar. Kegiatan ini digelar secara streaming mulai jam 8 pagi. 

Untuk panen cabai serentak dan gelar pangan murah di kabupaten Kuningan bertempat di desa Sagarahiang kecamatan Darma yang merupakan sentra tanaman holtikultura terutama jenis cabai. 

Kegiatan ini dimulai dengan menyimak dialog secara zoom yang diikuti Pj Gubernur DKI Jakarta, Pj Gubernur provinsi Jawa Barat, Pj Gubernur provinsi Jawa Tengah dan Pj Gubernur provinsi Banten serta Kepala Badan Pangan Nasional.

Pemkab Kuningan sendiri diwakili, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, H. Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks, M.Si, Kepala Kejari Kuningan, Dudi Mulyakusumah, SH, MM dan perwakilan Kapolres. 

Setelah panen cabai serentak yang dilakukan secara simbolis, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, Deden Kurniawan Sopandi beserta rombongan lanjut melakukan monitoring pelaksanaan pangan murah di halaman kantor desa Sagarahiang.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kuningan pada kegiatan Pangan Murah, desa Sagarahiang, Rabu (20/12)

"Acara ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah kabupaten Kuningan bersama kabupaten lain di empat provinsi yang bertujuan untuk menekan inflasi harga bahan pangan. Ini merupakan sokterapi bagi pasar yang diharapkan bisa menekan harga bahan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga ketahanan pangan di kabupaten Kuningan tetap kondusif," ungkapnya saat ditemui di lokasi kegiatan, Rabu (20/12).

Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban mengendalikan inflasi harga pangan yang saat ini terus naik. Mudah-mudah dengan kegiatan seperti ini harga akan kembali normal dan perekonomian masyarakat kabupaten Kuningan bisa kembali normal pula.

Dari pantauan benangmerah.co.id di pasar murah, terlihat harga bahan pokok yang cukup murah, seperti harga beras Rp. 52.000/pack (5kg), bawang merah Rp. 30.000/kg, bawang putih Rp 36.000/kg, minyak goreng Rp 14.000/liter, cabai merah Rp 40.000/kg, cabai rawit merah (jablay) Rp 64.000/kg, daging ayam Rp 26.000/kg dan telur ayam 24.000/kg.

Monitoring Harga di Pasar Kepuh Kuningan

Dari pasar murah rombongan Asda 2, Kajari, Polres Kuningan melanjutkan kegiatan monitoring harga bahan pokok di pasar Kepuh Kuningan.

.(One)