Benang Merah

Ketua Umum Nasdem yang juga sebagai tokoh Pers nasional

Benangmerah, Surya Paloh Ketua Umum Patai Nasdem yang juga sebagai tokoh Pers Nasional di undang Presiden Jokowi terkait sebagai partai koalisi Amin, Surya Paloh di undang ke Istana negara Kepresidenan Minggu 18/2. Dalam cakapnya Surya Paloh menasehati kepala negara.

Perbaiki sistem pemerintahan yang sudah masuk lampu Kuning, negara dalam keadaan sedang tidak baik baik, Jokowi segera ambil langkah langkah yang dianggap bisa memperbaiki situasi. 

"Kalau Presiden Jokowi mau dengar silahkan, di anggap wajar masukan saya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar, dan saran saya yang dianggap tidak tepat, gak ada masalah juga kan,"

Surya Paloh Ketua Umum Nasdem yang mengusung Capres pasangan Anies dan Muhaimin bersama PKS serta PKB, mengingatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi. 

"Sama sama kita bisa bilang ini negara demokrasi kan, Presiden bisa bilang, Saya bisa bilang, para pihak juga bisa bilang, Saya hanya bilang segera perbaiki situasi sekarang ini, ini bukan situasi biasa biasa saja, ini lampu kuning bagi jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi," cakap ini ketika Surya Paloh di minta statemennya oleh presenter Metro TV setelah pertemuan dengan Presiden Joko widodo di istana negara, (Mans Bom)

MoU Bank Kuningan dengan Kejaksaan Negeri Kuningan, di kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, Kamis (15/2/2024)

Benangmerah, Bank Kuningan sebagai salah satu BUMD di kabupaten Kuningan, kembali melakukan MOU dengan Kejaksaan Negeri Kuningan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk sinergitas, setelah sebelumnya Bank Kuningan juga melakukan hal yang sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Perusahaan-perusahan yang ada di Kabupaten Kuningan, Universitas, Apdesi, Dinas- dinas di lingkup pemda Kabupaten Kuningan serta Bank Umum dan lain sebagainya. 

Penandatangan nota kesepahaman dilakukan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, Kamis (15/2/2024). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Pengawas Bank Kuningan Drs. H Kamil Ganda Permadi, M.M , Anggota Dewan Pengawas Bank Kuningan Drs. H. Uca Somantri, M.Si., Direktur Utama Bank Kuningan H. Dodo Warda, SE, kepala kejaksaan Negeri Kuningan Dudi Mulyakusumah, SH.,MM, serta para pejabat dilingkungan Bank Kuningan dan Kejaksaan Negeri Kuningan. 

Direktur Utama Bank Kuningan H. Dodo Warda, SE menyampaikan bahwa Mou dengan kejaksaan Negeri Kuningan salah satunya didasari dengan lahirnya Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau sering disebut sebagai UU P2SK yakni UU Nomor 04 yang disahkan pada tanggal 12 Januari 2023, hal ini merupakan langkah reformasi sektor keuangan, khususnya dalam mempertajam literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. 

Lebih lanjut dodo mengatakan, dari aspek literasi dan inklusi keuangan, secara spesifik UU P2SK mengamanatkan bahwa Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, dari aspek perlindungan konsumen, UU P2SK antara lain mengatur bahwa otoritas sektor keuangan, dalam hal ini OJK, berwenang dalam mengatur mengenai pengawasan perilaku pasar (market conduct).

"Selain didasari dari UU P2SK tersebut, kerja sama ini juga sebagai implementasi dari Roadmap Pengembangan Industri BPR/BPRS 2021 – 2025 yakni Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, Akselerasi Tranformasi Digital, Penguatan peran BPR/S terhadap daerah/ Wilayah serta Penguatan pengaturan, perijinan dan pengawasan. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya oleh Bank Kuningan dengan tujuan melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan/asset milik Bank Kuningan dalam bidang keperdataan dan/atau tata usaha Negara. Kerjasama ini juga dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, kedua belah pihak dapat melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, seminar, dan sosialisasi," Terangnya.

"Dengan sinergitas antara Bank Kuningan dengan Kejaksaan Negeri Kuningan ini maka kedepan diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya khususnya Bagi Bank Kuningan dan Nasabah Bank Kuningan karena dengan kerjasama ini maka Kejaksaan Negeri Kuningan dapat memberikan literasi dan edukasi kepada nasabah akan pentingnya kerjasama bisnis yang sehat dalam hal ini Bank Kuningan sebagai lembaga intermediasi yakni lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, dengan kata lain bahwa dari sudut pandang nasabah sebagai mitra dari Bank Kuningan, dalam menjalankan kerjasamanya dapat saling menguntungkan dan dari sudut pandang Bank Kuningan, harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi nasabah terlebih sekarang berlaku undang-undang perlindungan konsumen," Tutup Dodo .

Dalam kesempatan yang sama kepala kejaksaan Negeri Kuningan Dudi Mulyakusumah, SH.,MM dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya dapat bekerjasama dengan Bank Kuningan karena hal tersebut sebagai momentum untuk memberikan kebermanfaatan khususnya untuk Bank Kuningan karena salah satu tupoksinya adalah membina dan memberikan pendampingan kepada Instansi- instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan kedudukannya sebagai Pengacara Negara.

.(YSB)

Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Firman

Benangmerah - Dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pilpres Dan Pileg, 14 Februari 2024. Bawaslu Kuningan menemukan beberapa masalah yang terjadi di Enam Kecamatan. Diantaranya Kecamatan Lebakwangi, Cidahu, Ciwaru, Karangkancana Sindangagung serta di Kecamatan Nusaherang.

Hal hal yang menonjol dari temuan Bawaslu, kata Ketua Bawaslu Firman saat di temui di kantornya, Kamis (15/02) diantaranya kejadian khusus di Kabupaten Kuningan yaitu adanya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, namun sudah dilakukan tindakan secara langsung di hari itu juga, selain itu ada juga anggka yang tidak sama dengan jumlah surat suara hasil pencoblosan, itupun langsung dapat diperbaiki secara langsung, ini di Wilayah Kecamatan Cidahu.

Terdapat surat suara DPR RI yang sudah tercoblos sebelum digelar waktu pencoblosan, ini terjadi di Wilayah Kecamatan Karangkancana. Ada juga di beberapa TPS terdapat model C1 hasil yang tidak terdapat dalam kotak namun itu sudah didistribusikan lagi oleh KPU, adanya kekurangan surat DPD ini yang paling menonjol, ada juga terjadi kericuhan yang di sebabkan oleh ODGJ di Desa Taraju, Kecamatan Sindangagung, sementara di Kecamatan Nusaherang terjadi pencobolosan kertas surat suara melebihi jadwal yang sudah ditentukan.

Terdapat pula surat suara yang salah masuk kotak suara itu biasanya terjadi kekeliruan peserta pemilu. "Di beberapa tempat yang terjadi potensi masalah langsung ada saran perbaikan dari petugas kami setelah dilakukan koordinasi secara berjenjang, dan Alhamdulillah peristiwa yang terjadi di beberapa tempat dapat diselesaikan," terangnya.

Nah adapun surat suara yang sudah terdapat tanda coblos, lanjut Firman, itu sudah diganti dengan yang baru, itu terjadi hanya Satu surat suara di Satu tempat. Kami dengan pihak KPU selalu berkoordinasi. "Mengenai kertas suara yang sudah ada tanda coblosan hanya Satu dari sekian banyak sehingga timbul dari human error dan tidak terkena sanksi, dan itu biasanya terjadi pada sorlip (sortir lipat) kemudian langsung ditangani dan diganti surat suaranya," pungkasnya (Mans Bom)

Firman Ketua Bawaslu Kuningan usai memberi keterangan persnya

Benangmerah - Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, kepada wartawan di kantornya mengatakan masih mengumpulkan validitas data guna menindaklanjuti kasus viral nya sebuah sebuah video berisikan dugaan politik uang atau yang biasa disebut serangan fajar.

Peristiwa perekaman video yang kini viral itu, pada malam sebelum pemungutan suara dalam masa tenang, Rabu (14/02) di wilayah Kecamatan Garawangi.

Ditemui wartawan di kantornya, Firman mengaku belum bisa menyimpulkan apakah video tersebut memenuhi unsur pidana atau perdata pemilu.

"Setelah ditelusuri dan dikaji awal, kami belum bisa menyimpulkan potensi pelanggaran," ungkap Firman.

Secara detail, pihaknya belum bisa menyampaikan perihal adanya pelanggaran (dari tersebarnya video tersebut). 

Apakah pelanggaran, lanjut Firman, yang dilakukan itu oknum bacaleg (incumben) aleg ini ada atau tidak, kami belum bisa menyimpulkan, lantaran masih dalam kajian awal, sambung dia.

Pihaknya menyebutkan, peristiwa yang ada dan menjadi fokus penelitiannya adalah berlokasi di Desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi. 

"Video viral itu memang terjadi di Desa Kadatuan," terangnya.

Pihaknyapun masih menunggu adanya saksi yang berada dalam video tersebut, untuk bisa menindaklanjuti prosesnya. 

"Kami menunggu laporan dari yang bersangkutan dan juga bisa masuk dalam ranah temuan. Tapi proses itu masih panjang karena masih dalam kajian," terangnya lagi. Dalam setiap kali melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran pemilu itu, harus memenuhi dua unsur yang harus terpenuhinya materil dan formil, selain adanya saksi serta barang bukti.

"Sebab kalau hanya video, itu masih memiliki sifat ketidaksempurnaan terpenuhinya materil dan formil, " tegasnya.

Firman selaku Ketua Bawaslu, mengaku pada Selasa (13/02) malam langsung meluncur ke lokasi dimana video tersebut dibuat, dan pihaknya masih terus akan menggali keterangan dari video yang viral tersebut.

Sebelumnya, diberitakan, sebuah potongan video beredar Selasa (13/02) malam. Dalam video tersebut nampak seseorang yang diduga suruhan oknum Bacaleg incumbent DPRD Kuningan dari partai tertentu, kedapatan akan membagikan uang kepada warga, lalu perekam video mengancam bahwa kelakuannya akan dilaporkan ke Bawaslu sebagai sebuah pelanggaran money politik. 

Menurut informasi yang beredar, lokasi kejadian yang ada pada video berdurasi 1:45 detik ini adalah di salah satu desa di Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. (Mans Bom)

Apel Siaga Bawaslu Kabupaten Kuningan di lapangan Pandapa Paramarta

Benangmerah, Apel siaga yang digelar Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Sabtu 10 Februari 2024 di Pandapa Paramarta dalam rangka pengawasan masa tenang dan pemungutan serta penghitungan suara pada Pemilu 2024. Ribuan petugas pengawas Pemilu mulai dari tingkatan desa TPS Kecamatan se Kabupaten Kuningan berkumpul mengikuti arahan Pj Bupati serta Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan 

Waktu rawan politik ada di masa tenang, pengawasan mony politik, APK dan lainnya akan di sikat habis oleh Bawaslu. Besok masuk masa tenang kami koordinasi dengan dinas instansi serta lembaga lainnya untuk melakukan pengawasan dan mencopot semua APK yang terpampang di mana mana, Branding mobil juga harus di hapus, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dishub Pol PP dan dengan pihak lainnya, jelas Firman di hadapan unsur Forkopimda lengkap mengikuti apel siaga derik detik masa tenang. 

Apel siaga ini di ikuti 1200 pengawas pemilu dari jumlah total 3500 lebih pengawas yang bertugas di tingkat Desa Kecamatan serta setiap TPS. Yang di tandai dengan pelepasan Balon oleh Forkopimda. 

"Karena Besok (Minggu 11 Februari. Red) masuk masa tenang, maka kami optimalkan diantaranya penertiban APK, mony politik dan kecurangan kecurangan yang berpotensi terjadi di masa teang ini, maka tugas tugas pengawas termasuk di tingkat bawah seperti Panwaslu, PKD, dan PTPS nanti harus berada di lokasi pemungutan," tegas Firman.

Disinggung terkait surat suara yang kelebihan, Firman menyebut Bawaslu tidak bisa apa lantaran itu masih di dalam kotak suara, "Surat sura yang lebih karena itu masih di dalam kotak kami belum bisa berbuat apa apa karena masih di kotak,"

Di tegaskan PJ Bupati R Iip Hidayat Apel siaga ini dilakukan serentak secara nasional setelah sebelumnya apel siaga ini dilakukan di tingkat Provinsi Jawa Barat sekarang di Kuningan. 

"Intinya kesiapan pengawas untuk menghadapi pesta demokrasi, Saya memberi semangat bagaimana menjaga kesehatan, lalu santun dalam menjalankan tugasnya dan ketika ada sesuatu ikuti saja sesuai prosedur ," 

Saat ini cuaca sedang tidak baik, Kata Pj Bupati, makanya seluruh unsur dalam pelaksanaan kepemiluan harus bersiap siap. Disini pentingnya berkoordinasi, kolaborasi dan komunikasi antar pihak guna mensukseskan hajat Pemilu yang dilakukan bersama sama, katanya (Mans Bom)

Puluhan Wartawan merayakan Hari Pers Nasional di Teras Mahar Cafe

Benangmerah, Puluhan wartawan kabupaten Kuningan berkumpul di Teras Mahar Cafe untuk memperingati Hari Pers Nasional ke 78, Sabtu (10/2/2024). Kegiatan ini dilakukan secara spontan oleh sebagian wartawan dari berbagai media baik cetak, online maupun elektronik serta berbagai organisasi wartawan.

Meskipun acara digelar secara sederhana, hal ini membuktikan kecintaan wartawan kepada profesinya sendiri. Setiap personal yang hadir nampak bergembira dan bersuka ria mengikuti acara diiringi nyanyian karaoke dan joged.

Sementara, Mantan ketua PWI kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi menyampaikan, hikmah peringatan Hari Per nasional ini, membuktikan wartawan di kabupaten Kuningan tetap eksis dalam menjalankan tugasnya.

"Walau sederhana, paling tidak kegiatan ini sebagai bukti keberadaan wartawan di kabupaten Kuningan, serta membuktikan eksistensi jurnalis. Waratan punya peran yang besar dalam pembangunan di kabupaten Kuningan, baik dengan sosial kontrolnya maupun berita-berita publikasi. Sosial kontrol bagi pemerintahan merupakan proses edukasi agar kembali sesuai regulasi," ungkapnya.

Dirinya juga menghimbau agar semua wartawan bisa bersatu, tidak berkelompok walaupun beda media ataupun beda organisasi profesi. 

Penutup acara Hari Pers Nasional dilakukan pemotongan bolu ulang tahun Pers Nasional yang ke 78 secara bersama-sama. Sambil bernyanyi bersama selamat ulang tahun.

.(One)

jurkamnas Oktafiandi di tengar relawan Capres Cawapres Ganjar-Mahfud

Benangmerah, Juru kampanye nasional (Jurkamnas) Oktafiandi kembali menggelar Training of Trainer (ToT) di Kecamatan Maleber dan Kecamatan Subang, setelah sebelumnya di Kecamatan lain Kabupaten Kuningan. Ini kali Training kepada ratusan relawan Baraya Kang Okta (BKO) di dua kecamatan ini, guna meningkatkan soliditas dalam target memenangkan Ganjar-Mahfud dan menjemput _hattrick_ PDIP di Pemilu 2024 mendatang. 

Melihat gelombang dukungan yang semakin masif, Oktafiandi optimis Ganjar-Mahfud bisa memenangkan Pilpres di tengah kencangnya dugaan intervensi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kekuasaan. Menurutnya, untuk urusan rakyat, urusan pemilu hati nurani harus dikedepankan. 

"Jangan intervensi hati nurani rakyat, jangan sekali-kali ganggu kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya. Siapa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi kehendak rakyat, maka sejarah membuktikan, mereka akan tergulung dalam ombak perlawanan rakyat," kata Okta, Kamis (8/2). 

Kondisi ini ikut diperparah dengan ketidaktegasan beberapa orang jenderal purnawirawan TNI atas pikiran, perkataan, dan perbuatan soal pelanggar HAM di masa lalu. Sudah dua kali pemilu mereka keras menolak pelanggar HAM untuk jadi capres. Bahkan mereka berorasi di media dengan bangga telah memecatnya saat itu. Sekarang demi kekuasaan, justru mereka berada di kubu sebelah, terang Okta di hadapan ratusan relawan.

Fenomena buka suaranya sejumlah tokoh bangsa, lanjut Okta, seperti Shinta Wahid dan Jusuf Kalla yang mengkritisi pemaksaan skenario satu putaran harus menjadi catatan penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. 

Tidak hanya itu, Oktafiandi menjelaskan, gelombang protes juga datang dari sejumlah sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi dan gelombang aksi mahasiswa yang mulai meluas di beberapa daerah. "Pemilu bukan saja soal menang kalah, tapi ada tanggungjawab moral merawat kultur demokrasi yang sudah diperjuangkan dan dibangun dengan susah payah," jelasnya. 

Hadir juga dalam ToT di dua kecamatan tersebut, yakni  H Atip Muchlis, S. Ag dan Eno Sulaena yang juga merupakan caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari PDIP. 

Dalam upaya mencapai target kemenangan, Oktafiandi telah berkeliling dihampir semua kecamatan hingga tingkatan desa di Kabupaten Kuningan dan Ciamis bersama caleg DPRD Provinsi Jabar dari PDIP, Ika Siti Rahmatika. Selain melakukan sosialisasi, Oktafiandi juga membentuk relawan Baraya Kang Okta (BKO) untuk mengawal suara Ganjar-Mahfud dan PDIP (Man's Bom)

Arya Permana Graha Caleg DPR RI periode 2024-2029 bersilaturahmi dengan warga perum BCR

Benangmerah, 5 hari menjelang Pileg, Arya Permana Graha Caleg DPR-RI Nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyempatkan silaturahmi dalam acara Isra Mi'raj di lingkungan kediamannya Perum Buana Cigadung Residence, Kuningan, Jumat (9/2/2024) 

Dalam acara yang dihadiri seluruh warga perum BCR tersebut, Arya Permana Graha menyampaikan pesan agar saat nanti pemilihan bisa memilih calon wakil rakyat atau presiden yang bisa membawa perubahan bangsa ke arah lebih baik lagi sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Dikatakan, Arya, meskipun pada pemilu 2019 lalu dirinya gagal melaju ke Senayan, namun kontribusi seorang Arya Permana terhadap aspirasi masyarakat kabupaten Kuningan yang merupakan tanah kelahirannya tetap berjalan. Hal tersebut bisa dilihat pada beberapa wilayah di Kuningan yang telah mendapat alokasi anggaran pembangunan dari APBN yang telah ia janjikan sebelumnya.

"Walaupun, saya bukan anggota DPR RI, namun hanya sebatas orang yang mengemban amanah, alhamdulillah, kontribusi dalam bentuk program-program sudah saya gulirkan di beberapa desa dan kelurahan di kabupaten Kuningan, baik dalam bentuk program pendidikan melalui PIP, KIP maupun program UMKM serta program kemasyarakatan lainnya seperti rutilahu," ungkapnya.

Arya juga mohon maaf kepada warga perumahan Buana Cigadung Residence, apabila selama ini kurang silaturahmi karena aktivitas dan tanggungjawab di Jakarta. Namun walaupun demikian, Kuningan merupakan tanah kelahirannya, yang semasa sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan kuliah ditempuh di kota Kuda ini.

"Insya Alloh saya tetap komitmen, apapun yang terjadi pada tanggal 14 Februari nanti, saya tetap akan memperhatikan aspirasi masyarakat kabupaten Kuningan melalui berbagai program dari pusat atau propinsi ke kabupaten Kuningan," tuturnya.

Sementara, salah satu pengurus perum BCR Suwari, SH yang juga merupakan dosen sekaligus ketua LBH UNIKU menyampaikan aspirasinya agar kelak bisa memperhatikan lingkungan perumahan BCR karena sudah ditinggalkan developernya, yang secara otomatis memerlukan berbagai perbaikan Fasum.

Di akhir acara, Arya Permana Graha juga membagikan cinderamata bagi warga setempat, dan memohon doa atas ikhtisar yang sekarang sedang dilakukan untuk menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

.(One)

Aktivis Pekat IB, Donny Sigakole

Benangmerah, Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimal luas bangunan dan akses sanitasi.

Sejak tahun 2019 pembangunan Rutilahu di kabupaten kuningan di targetkan terbangun 1678 unit rumah, dan berhasil di bangun 1642. Tahun 2020 di targetkan 2100 rumah dan berhasil di bangun 1447 unit rumah. Tahun 2021 dari target 1000 rumah dan berhasil di bangun 3924 unit rumah. Tahun 2022 di targetkan di bangun 1009 unit dan berhasil di bangun 564 unit ruang serta tahun 2023 di targetkan di bangun 1000 unit rumah dan berhasil di bangun 854 unit rumah. 

Sesuai RPJMD target pembangunan adalah 6778 tetapi berhasil di bangun 8431 unit atau mencapai 124.38 persen. Sungguh angka presentasi keberhasilan pembangunan Rutilahu yang sangat luar biasa. Dibalik keberhasilan tersebut disinyalir ada proses kepentingan bagi bagi duit pada program tersebut. Dimana ada kerja sama antara Pihak Desa yang di koordinir oleh LPM, Dinas DPKPP melalui Kabid Permukiman dan Koordinator Fasilitator (Korfas) yang bekerja sama dengan toko penyuplai Bahan material.  

Ironisnya, para penerima Bantuan Rutilahu yang di golongkan sebagai warga miskin sepertinya hanya di manfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan tersendiri dari program sosial yang di gadang-gadang sukses dengan keberhasilan mencapai sekian persen.

Menurut Salah satu pengurus Ormas Pekat IB kabupaten Kuningan, Donny Sigakole bahwa program rutilahu ini sudah kami pantau dan pelajari pelaksanaanya. Diduga banyak pelanggaran termasuk proses bagi bagi jatah. Sejak mulai dari awal proses calon penerima sampai dengan proses suplai material bangunan, pihak desa dalam hal Ini LPM sudah terlebih dahulu mencari dan menawarkan kerja sama dengan toko toko bangun bangun penyuplai bantuan rutilahu yang sebelumnya harga harga sudah di tetapkan yang di sepakati bersama baik pihak dinas, Korfas, LPM maupun pihak pihak toko penyuplai. Dan hasil investigasi, ada margin kelebihan yang di bagi bagi dari tiap harga barang per komoditi, dengan alasan harga ini sudah atas kesepakatan warga penerima sesuai hasil pertemuan di desa.

"Menurut salah satu penerima bantuan yang telah kami konfirmasi, mereka hanya menyetujui saja karena kalau menolak takutnya namanya akan di coret sebagai calon penerima. Anehnya dari harga satu desa dengan desa yang lain semuanya sama. Salah satu contoh paku harga normal 12 .000 perkilo, dalam program rutilahu di patok harga 25.000 perkilo, dengan kualitas yang di berikan juga tidak sesuai dengan standar kualitas yang di tentukan. Padahal peraturan menteri harus memberikan kualitas terbaik dan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut," ungkap Donny.

Lanjut Donny, pernah kita pertanyakan kenapa harga bisa setinggi ini dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, yaitu karena pendistribusian bahan material tidak langsung dibayar atau di hutang pemerintah. Padahal pada program tahun 2022, meskipun barang belum di suplai namun anggaran sudah tersedia. 

Permasalahan bertambah pada program rutilahu yang didanai dari APBD Kabupaten kuningan tahun 2022 melalui dinas DPKPP. Menurut informasi dari salah satu toko material penyuplai bahan material, pembayaran dari pemerintah kabupaten Kuningan masih belum dibayar sebesar 2.5 milyar baik ke toko bangunan penyuplai maupun ke masyarakat yang harus menggung HOK sebesar 2.5 juta per penerima. Masalah ini artinya sudah berlangsung 2 tahun. 

Untuk itu menurut Donny sigakole perlunya aparat penegak Hukum melakukan penyelidikan dan investigasi penyelenggaraan rutilahu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 serta melakukan pengawasan penuh pada pelaksanaan nanti tahun 2024, agar tepat sasaran dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sangat perlu dilakukan karena berpotensi merugikan uang negara dan merugikan masyarakat penerima bantuan. Contohnya, yang harus menerima sementara 10 sak karena harga tidak sesuai jadi hanya mendapat 5 sak saja. Belum lagi bahan bahan yang lainnya.

Sementara, masih menurut Donny, hasil konfirmasi dengan Korfas Provinsi, menyatakan seolah olah tidak tahu menahu menyangkut harga. Dari pihak toko dan LPM lah yang bertanggung jawab. Menyangkut harga barang yang diatas harga pasaran.

Menanggapi hal tersebut diatas, sesuai aturan yang berlaku, untuk program RUTILAHU anggaran Provinsi

1. Proses pemilihan toko dilakukan melalui Verifikasi kelayakan toko minimal 3 toko oleh LPM, TFL dan tim teknis desa (babinsa, babinmas dan desa)

2. Hasil verifikasi dibawa ke Rembuk Warga untuk mendapat persetujuan oleh penerima manfaat termasuk harga (dibuktikan dg dokumentasi video, poto dan berita acara kesepakatan toko yg ditandatangani oleh LPM dan penerima manfaat)

3. Kesepakatan harga diambil melalui tawar menawar langsung antara toko dan LPM serta penerima manfaat di dalam rembuk warga

4. Pihak TFL, Korfas dan Dinas sama sekali tidak dilibatkan dalan pemilihan toko termasuk harga material.

.(One)

Beberapa jajaran Disdikbud Kuningan Hadir dalam acara SPENTIKA Festival Day

Benangmerah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kuningan menggelar kegiatan Panen Karya P5 yang mengambil tema “Kewirausahaan Milenial Berbasis Kearifan Lokal” untuk menumbuhkan kreativitas para siswa yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Panen Karya P5 itu menampilkan hasil karya dari para siswa yang dikemas dalam sebuah pameran di halaman SMP Negeri 3 Kuningan, Senin (29/1/2024).

Hadir dalam acara tersebut beberapa tamu undangan, diantaranya, jajaran pejabat dinas pendidikan dan kebudayaan dari mulai sekretaris dinas, Kabid Pembinaan SMP, Kabid Pembinaan SD dan beberapa kepala sekolah SMP serta SD.

Kepala Sekolah SMPN 3 Kuningan, H. Suhara, S.Pd mengatakan, kegiatan ini dalam menampilkan karya dari para siswa yang yang menggambarkan jiwa kewirausahaan siswa melalui produksi makanan yang menjadi favorit para kaum Milenial. Diungkapkannya, melalui kegiatan ini untuk merangsang kreatifitas siswa dalam membuat suatu karya yang dapat memiliki nilai jual.

“Kegiatan hari ini dalam rangka panen karya dengan tema Kewirausahaan Milenial Berbasis Kearifan Lokal. Ini merupakan produk dari P5 yang dibuat sesuai dengan kreatifitas dari siswa dalam upaya sekolah menumbuhkan jiwa kewirausahaan para siswa ,” terangnya kepada Benangmerah.co.id

Beberapa jenis makanan yang menjadi favorit kaum Milenial tampil dalam kegiatan SPENTIKA PESTIVAL DAY seperti, Mochi Sweet, Sotang Octopus, Cheese Cake, Crispy Ball, Cassava Crispy Stick, Banana Crunch, Soya GE Jelly Drink, Choco Ball, Fresh Milk, Mojito Lime Drink.

Salah satu produk panen karya Spentika Festival Day

Menurutnya tema P5 saat ini sesuai dengan kondisi dan keadaan di daerah. Kebetulan Kuningan merupakan salah satu kota kuliner jajanan. Saya sebagai kepala sekolah merasa bangga terhadap karya kewirausahaan siswa yang terlihat di kegiatan panen karya P5 ini.

Kegiatan Panen karya P5 ini, lanjut Suhara, untuk menumbuhkan kemandirian siswa dalam berkarya dan seuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kegiatan ini juga sebagai implementasi dari program kurikulum merdeka belajar.

“Kegiatan panen karya P5 ini juga ditujukan sebagai media dalam memperkuat karakter siswa untuk membantu mewujudkan profil pelajar pancasila,” katanya.

Suhara, menuturkan, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar ini, SMP Negeri 3 telah memiliki Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai pedoman para guru dalam melakukan pembelajaran. 

Dirinya berharap, Semoga kurikulum merdeka dapat diimplementasikan dengan baik di SMPN 3 kuningan agar terbentuk lulusan yang cerdas, inovatif,   berakhlaq mulia dan cinta lingkungan

(One)