Benang Merah

Titi koordinat jalan PISEW desa Gereba

Benangmerah, Permasalahan Jalan Program PISEW TA.2023 Desa Bojong-Gereba mulai terkuak setelah adanya keterangan dari panitia desa Bojong dan Kasi Kesejahteraan desa Gereba dari melai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.

Menurut Kasi Kesejahteraan desa Gereba, Rois Jaenudin saat ditemui di rumahnya mengatakan, lokasi pembangunan infrastruktur jalan program PISEW TA 2023 berbeda dengan proposal yang diajukan. Hal ini dikarenakan ada warga desa Bojong yang mempunyai tanah di wilayah desa Gereba tidak setuju untuk dihibahkan menjadi jalan.

"Saat itu ketika ada warga yang tidak mau menghibahkan tanahnya untuk pembangunan jalan, kita langsung musyawarah dengan seluruh panitia baik desa Gereba maupun panitia pembangunan desa Bojong. Setelah mendapat persetujuan dari pasilitator provinsi dan dinas Disperkimtan kabupaten Kuningan, maka sepakat lokasi pembangunan jalan PISEW dipindahkan. Untuk desa Gereba sendiri dipindah lokasi menuju perumahan Grand Amelia 2," ungkap Rois, Minggu (2/6).

Tujuan mengambil lokasi tersebut, lanjut Rois agar suatu saat nanti berguna bagi warga perum Grand Amelia 2 ketika ada keperluan ke kantor desa Gereba. 

"Yang penting jalan tersebut ada manfaatnya, suatu saat nanti ketika warga perum ada keperluan ke desa Gereba atau kantor desa Gereba, aksesnya lebih dekat, daripada lewat jalan Kedungarum," terangnya.

Baca juga : PISEW TA. 2023 Desa Gereba Diduga Bermasalah. Jalan Berujung Buntu, di Area Perumahan Subsidi

Terpisah, ketua panitia pembangunan program PISEW desa Bojong yang juga menjabat Kadus dusun Kaliwon desa Bojong, Juju Juhri, menjelaskan, tujuan pemindahan lokasi jalan untuk mempermudah akses masyarakat desa Bojong ke kebun atau ke sawah.

"Dengan terbangunnya jalan dari program PISEW sepanjang 280 meter sangat berguna bagi masyarakat desa Bojong untuk pulang pergi ke sawah atau kebun," jawabnya ketika ditanya awak media dan ormas tujuan pemindahan lokasi jalan.

Menurutnya pemindahan lokasi tersebut atas persetujuan pihak dinas dan juga pasilitator provinsi. Pihaknya tidak akan berani menjalankan kalau tidak ada persetujuan pihak terkait

"Waktu itu ketika ada perubahan lokasi yang tidak sesuai proposal pengajuan, kita juga minta persetujuan Pak Burhanudin yang saat itu menjabat plt Kabid Permukiman DPKPP (sekarang Disperkimtan.red) dan pasilitator propinsi pak Rizki. Kalau tidak ada persetujuan dari mereka, kami juga tidak berani melangkah," kata Juhri didampingi Aman yang saat itu masuk kepanitiaan sebagai bendahara.

Pemindahan lokasi yang terjadi di kedua desa jelas sudah keluar dari tujuan utama program PISEW TA 2023. Sesuai Juknis, Tujuan kegiatan PISEW adalah melakukan peningkatan kualitas dan/atau pembangunan infrastruktur baru berskala kawasan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) desa dan secara administratif berada pada wilayah kecamatan yang sama serta berbatasan langsung, sehingga bisa terhubung satu sama lain. Sehingga berbeda dengan Jalan Usaha Tani (JUT) atau Jalan lingkungan.

Tidak hanya itu, Jalan PISEW desa Gereba-Bojong TA. 2023 juga diwarnai dengan adanya dugaan Gratifikasi atau pungli yang dilakukan Fasilitator/pendamping sesuai pengakuan Ketua panitia desa Bojong, Juhri.

"Ada sih permintaan uang dari Fasilitator provinsi, pak Rizki. Katanya untuk pemberesan LPJ kegiatan sebesar 25 juta," kata Juhri, mengakui telah mengeluarkan uang kepada Fasilitator.

Menyikapi masalah ini, Wakil Ketua Ormas PEKAT IB Kabupaten Kuningan, Donny Sigakole berniat mengajukan Laporan Pengaduan (LP) kepada Kejaksaan Negeri Kuningan agar menjadi efek jera bagi pelaku gratifikasi dan pungli.

(Tim)

Panduan masa pelaksanaan Pilkada Bupati Wakil Bupati Kuningan 2024-2029

Benangmerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan implementasikan titah peraturan dan perundang undangan No.2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati 2024.

Dengan diselenggarakannya kegiatan peluncuran tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuningan tahun 2024 ditandai dengan pemijatan tombol serempak peluncuran Jingle dan Maskot Pemilu 2024 serta pemberian penghargaan kepada pemenang sayembara Maskot dan Jingle.

Acara Tersebut digelar di lapangan Pandapa Paramarta, Minggu 2 Juni 2024 pukul 13.30 WIB siang ini di ikuti Unsur Forkopimda, Korwil BIN Kabupaten Kuningan pada Binda Jabar, seluruh DPD, DPC Partai, Akademisi serta undangan lainnya seluruh elemen masyarakat.

Selain itu juga gelaran hajat politik ini akan di hadiri sekaligus memberi sambutan, Ketua KPU Kabupaten Kuningan, sambutan Pj Bupati Kuningan, dan sambutan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, acara akbar ini di perkirakan hingga jelang petang hari. (Mans Bom)

Wakil Ketua PEKAT IB Kuningan, Donny Sigakole

Oleh : Donny Sigakole

          (Wakil Ketua PEKAT IB Kabupaten Kuningan)

Benangmerah, Perkembangan Perumahan Subsidi di kabupaten Kuningan cukup pesat dari hari ke hari. Tapi anehnya banyak perumahan perumahan subsidi di kabupaten kuningan yang sudah mengantongi ijin dari pemerintah kabupaten kuningan banyak bermasalahnya.

Kebanyakan perumahan tidak sesuai kajian dengan aturan peraturan yang berlaku. TKPRD kabupaten Kuningan hendaknya mengevaluasi dan mengkaji lebih dalam sebelum memberikan rekomendasi ijin kepada pengembang. Seperti apa dampak terhadap lingkungan setempat, kelayakan seperti ketersediaan pasum fasosnya, jalan pemukiman yang layak, ketersediaan jaringan air bersih yang mencukupi serta ketersedian aliran listrik dan lain-lain. 

Namun meskipun banyak permasalahan terkait hal tersebut, seolah sengaja di biarkan terutama oleh Dinas terkait yang melakukan pengujian awal seperti Dinas PUTR kabupaten kuningan. Hanya memberikan ijin tanpa kajian terlebih dahulu. 

Baca juga : Perumahan Panorama Terus Disorot, Pengembang Salahkan TKPRD Kabupaten Kuningan

Seperti salah satu contoh yang paling fatal. Perumahan Bumi pelangi yang bertempat di desa Babakan kecamatan jalaksana. Kabupaten kuningan bagaimana pemerintah kabupaten kuningan bisa mengijinkan perumahan seperti itu. Lebar tanahnya hanya 20 meter, sebelah kanan tebing, di atas tebing, ada pemakaman. Di samping kiri jurang ada sungai yang tiap musim hujan mulai longsor, ketersedian jalan sangat tidak layak. Sedangkan sesuai siteplannya saja tidak ada jalan masuk. 

Ada lagi sempat ribut baru baru ini demo oleh warga perumahan bersubsidi Perum Grand Amelia di desa Kedungarum. Warga sampai menyegel kegiatan pembangunan hanya karena tidak mendapatkan suplai air bersih. Ketersediaan air bersih menggunakan sumur bor karena air PDAM belum tersedia dan belum mencukupi.

Hanya mengandalkan sumur bor yang kapasitas nya sangat kecil., ya kalau mesin rusak ya masyarakat tidak akan mendapatkan air bersih padahal air bersih kebutuhan pokok utama manusia sehari hari Mana makin terus di perbesar pembangunannya.

Masih di perumahan yang sama, informasi yang dihimpun dari sekdes Gereba yang mengikuti rapat pihak pengembang Grand Amelia dan PUTR Kuningan, diketahui rekomendasi ijin pengembangan pembangunan perumahan seluar 2 hektar di wilayah desa Gereba, namun saat ini diperkirakan ada sekitar 4 hektar yang lagi dibangun perumahan. Bahkan sampai menutupi Jalan PISEW yang baru dibangun desa Gereba melalui bantuan kementerian PUPR .

Selain disebutkan diatas, ada lagi kasus Pasum Pemakaman yang belum tersedia. Sehingga sempat ada warga perumahan yang meninggal, ketika akan dimakamkan di pemakaman desa Gereba, sempat mendapatkan penolakan dari desa. Hal ini harus diperhatikan, karena salah satu sarat perumahan harus mempunyai tanah pemakaman warga.

Baca juga : Subsidi Perumahan di Kuningan Diduga Banyak Penyimpangan. Pekat IB Laporkan Pihak Terkait ke Kejaksaan

Anehnya dalam permasalahan ini, DPRD kabupaten kuningan kayak tidak ada fungsinya sama sekali padahal kita sudah melakukan audensi tapi sama sekali tidak ada tindak lanjutnya. Dan anehnya kok Dinas PUTR..bisa memberikan rekomendasi perijinan tanpa ada kajian yang matang apakah karena ini perintah pemangku kebijakan apa gimana?

Dalam masalah subsidi perumahan, PEKAT IB Kuningan juga sudah melayangkan Laporan Pengaduan ke kejaksanaan Negeri Kuningan. Sudah ada satu pengembang perumahan dan salah satu bank yang sudah diadukan. Tidak menutup kemungkinan ke pengembang yang lain dan bank bank lain.

Kami tidak bosan bosan untuk sampaikan ke Dinas Disperkimtan segera bentuk satuan tugas untuk melakukan investigasi dan audit di lapangan terhadap semua perumahan subsidi melanggar proses sesuai aturan. Selagi itu kami PEKAT IB Kuningan juga sedang menunggu hasil laporan pengaduan kami dari Kejaksaan Kuningan.

Aksi para petani dan buruh tani serta masyarakat Desa Muncangela terhadap dukungan H. Yanuar Prihatin untuk menjadi Bupati

Benangmerah -  Kharismatik H.Yanuar Prihatin tercium oleh berbagai lapisan masyarakat, torehan simpati rakyat begitu nyata dalam nuansa kebersamaan, mereka mendukung penuh H. Yanuar Prihatin menjadi Bupati Kuningan Periode 2024-2029.

Asa mereka Yanuar Prihatin memimpin Kuningan, dapat merubah stabilitas perekonomian rakyat Kuningan, merekapun siap mendukung penuh, mereka adalah petani, buruh tani, pemuda serta masyarakat yang menginginkan perubahan kearah yang lebih baik. Ini bukan ilustrasi, masyarakat Desa Muncangela Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan fakta nyata dengan membentangkan spanduk alakadarnya namun bermakna sebagai media seruan simpatik terhadap H. Yanuar Prihatin.

Sabtu 1 Juni 2024, di tengah hamparan areal persawahan masyarakat ramai ramai membentangkan sepanduk bertuliskan Dukungan penuh untuk memenangkan H. Yanuar Prihatin sebagai Bupati Kuningan periode 2024-2029. Koordinator aksi dukung H. Yanuar Prihatin, Topik Untung WS, dengan tegas kepada awak media massa, ia berkomitmen bahwa kami masyarakat Desa Muncangela mendukung penuh H.Yanuar Prihatin untuk menjadi Bupati.

Dengan kalimat awal berujar "Bismillahirrahmanirrahim Kami para petani, para pemuda, dan masyarakat Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan dengan ini kami mendukung penuh, dan akan memenangkan Bapak Haji Yanuar Prihatin untuk menjadi Bupati Kuningan periode 2024-2029," ujar Topik 

Topik Untung WS dikenal sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat Desa. Dukungan ini didasari oleh harapan besar masyarakat terhadap perubahan positif di Kabupaten Kuningan, ia pun menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan H. Yanuar Prihatin, Kuningan akan mengalami perubahan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan di berbagai sektor. Harap nya 

"Insya Allah, kami mendoakan agar Bapak Haji Yanuar Prihatin diberikan kelancaran, kesehatan, dan kemenangan untuk menjadi Bupati Kuningan periode 2024-2029," kata Topik dengan penuh semangat.

Dalam aksi dukungan warga Desa Muncangela terhadap H. Yanuar ditengah sawah itu, tampak terlihat antusias masyarakat begitu tingginya untuk memenangkan Bupati dari pencalonan, mereka para petani, buruh tani yang merupakan tulang punggung ekonomi, berharap Yanuar Prihatin dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Obe, salah seorang pemuda yang menyuarakan harapan mereka agar Anggota DPR RI Dapil Jabar x yang meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran ini dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan program pemberdayaan untuk generasi muda. 

"Kami menginginkan pemimpin yang bisa membawa perubahan nyata dan memberikan kesempatan kepada kami untuk berkembang," ujar salah seorang pemuda yang turut serta dalam aksi tersebut.

Sementara itu, Anom warga setempat mengutarakan impiannya tentang kebijakan yang pro-rakyat dan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Dukungan ini bukan hanya sekadar deklarasi, tetapi juga bentuk komitmen untuk aktif terlibat dalam setiap tahapan pemilihan, mulai dari kampanye hingga hari pencoblosan.

"Aksi dukungan ini menjadi bukti kuat bahwa Yanuar Prihatin memiliki basis pendukung yang solid di Desa Muncangela. Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, harapannya, Yanuar Prihatin dapat meraih kemenangan dalam pemilihan Bupati Kuningan dan membawa perubahan positif bagi seluruh warga Kabupaten Kuningan," terang Anom penuh harap.

Dengan deklarasi ini, para petani, pemuda, dan masyarakat Desa Muncangela menunjukkan semangat kebersamaan dan tekad yang kuat untuk memenangkan H. Yanuar Prihatin. Mereka berharap bahwa dukungan yang diberikan ini akan menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik di Kabupaten Kuningan, (Mans Bom)

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy

Benangmerah, Menyikapi terjadinya polemik berkepanjangan antara Pedagang Pertokoan, PKL, baik di jalan Siliwangi maupun di daerah relokasi PKL Puspa Galeri eks SD 17. Ketua DPRD Nuzul Rachdy menganggap wajar bila mereka mengeluhkan karena dari pendapat yang berkurang, sebab dalam merubah wajah kota agar bagus harus ada pengorbanan, tapi jangan mengabaikan mereka, berikan solusi sepadan agar pedagang nyaman.

Wajarlah para pedagang di pusat kota merasa keberatan, karena memang selama ini mereka berjualan kemudian pemerintah melakukan suatu penyesuaian, namun terutama yang dirasakan para pedagang dalam meningkatkan pendapatan atau income. "Itu satu hal, tapi di sisi lain pemerintah juga dalam rangka melakukan penertiban tetap memperhatikan," kata Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Jum'at 31 Mei 2024 di ruang kerjanya.

Baca juga : Revitalisasi Jalan Siliwangi Dan Puspa Galeri Kuningan Polemik Berkepanjangan

Persoalannya, lanjut Nuzul, memang untuk merubah kebiasaan baru, merubah kebiasaan lama kepada kebiasaan baru itu tidak bersifat instan, tetapi memerlukan waktu atau prosesnya panjang, yang penting pemerintah sudah mendeteksi apa penyebab sepinya pengunjung, karena memang masyarakat tidak terbiasa, mudah mudahan kedepan masyarakat bisa beradaptasi dengan nuansa di lokasi yang baru, tinggal Pemerintah memberikan suatu solusi terbaik supaya pedagang enak pemerintah juga enak, ya memang memerlukan waktu dan harus bersabar.

Pertama dalam melakukan satu perubahan tata kota secara de fakto pendapatan para pedagang berkurang karena dari kebiasaan masyarakat begitu turun dari angkot langsung ketempat tujuannya, dan berhadapan langsung dengan pedagang tapi sekarang harus berjalan kaki dulu. Pemerintah bertujuan baik, penertiban kota, tapi tidak harus mengabaikan masyarakat khususnya para pedagang sehingga Pemda berupaya merelokasi untuk para pedagang yang lebih nyaman.

Harusnya pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat konsumen, bahwa sedang dilakukan penertiban dalam kota namun perlu pengorbanan, pengorbanannya ya itu tadi yang biasanya turun dari Angkot langsung ketemu dengan pedagang atau yang di maksud, sekarang harus berjalan kaki dulu, itulah adaptasi untuk kebiasaan baru sehingga berpengaruh terhadap para pedagang, pungkasnya. (Mans Bom)

H. Yanuar Prihatin Bacakada 2029 berbatik, tampak salam komando dengan Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih

Benangmerah, Yanuar Prihatin merupakan sosok pituin putra daerah Kabupaten Kuningan, Dua periode menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PKB, tahun 2014-2019 serta periode 2019-2024, jam terbang di dunia politik dan rekam jejak dalam memperjuangkan pembangunan untuk Kabupaten Kuningan selama menjabat anggota DPR RI telah tertorehkan di mata penjabat serta masyarakat Kabupaten Kuningan. 

Selama itu pula Yanuar Prihatin telah membantu pembangunan infrastruktur Balai Latihan Kerja, PKBM, UMKM juga KIP dan KIP plus untuk Mahasiswa Kuningan, Yanuar juga sebagai sang motivator nasional, karena itu ribuan alumni dari berbagai latar belakan, dari mulai Mahasiswa, ya tenaga pendidik ya perangkat desa ya UMKM sampai tenaga honorer. Dengan kapabilitas, integritas serta kepiawaian dalam olah politiknya pula, Oleh sebab itulah PKB meminang Yanuar Prihati.

Siang tadi, Jum'at 31 Mei 2024 pukul 14.00 WIB, H. Yanuar Prihatin hadir di Sekretariat DPC PKB untuk menyampaikan pesan tertulis dari DPP PKB berupa surat penugasan untuk Bacakada Kuningan. H. Ujang Kosasih selaku Ketua DPC PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan menyambut baik kedatangan H. Yanuar Prihatin. Ia menyampaikan di hadapan kader dan pengurus PKB, PKB telah memiliki daya tawar tinggi dari partai partai politik lainnya untuk berkoalisi.

"Beberapa Partai secara terbuka berkenan berkoalisi menyampaikan beberapa nama untuk wakil bupati, dan Alhamdulillah sesuai mandata untuk melanjutkan membangun proses komunikasi dengan pimpinan parpol," gamblang H. Yanuar.

Sejak awal mendaftar, lanjut H. Yanuar, proses di DPP pihaknya terus berkomunikasi dengan pimpinan pimpinan parpol, komunikasi terakhir dengan Partai Nasdem DPC Kuningan, kemudian dari mulai PDIP, PPP, demokrat Golkar, Nasdem, Golkar dan PKS secara terbuka ingin berkoalisi, dan secara terbuka pula mungkinkah wakilnya ingin dari pihak kami.

Pikada tahun ini jauh lebih rileks, kondusif dan mencair tentunya bisa menikmati proses Pemilu dengan baik, namun kendatipun demikian menurut H. Yanuar Prihatin, akhirnya harus mengambil keputusan, mana partai yang akan diambil berkoalisi untuk menang. Dalam kesempatan ini walaupun sifatnya ceremony rekomendasi, tetap tertib administrasi surat penetapan dari DPP PKB sudah diserahkan kepada DPC PKB Kuningan, terang nya (Mans Bom)

Pertemuan tahap awal KPU dengan awak media massa

Benangmerah, Semakin dekatnya pelaksanaan pesta demokrasi Pilkadasung, KPU Kabupaten Kuningan lakukan sosialisasi tahapan tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sarta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 dengan awak media massa.

KPU Kabupaten Kuningan, Jum'at 31 Mei 2024 berkomunikasi langsung dengan awak media massa menyampaikan tahapan tahapan pelaksanaan penerimaan peserta bacalon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2024-209, di ruang rapat Bawaslu.

Media Massa merupakan jendela informasi, maka KPU melalui media massa ini melakukan sosialisasi tahapan-tahapan pelaksanaan pesta demokrasi Pilkadasung Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kuningan. KPU Kuningan bersama jajarannya kepada awak media cetak elektronik serta media massa Online, memaparkan tahapan tahapan yang harus di laksanakan agar terselenggara dengan baik, dan kondusif. Papar Aop.

Ketua dan jajaran KPU memberikan penjelasan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkadasung Bupati Wakil Bupati Kuningan periode 2024-2029

Asep Budi Hartono selaku Ketua KPU Kabupaten Kuningan menyampaikan beberapa agenda penting yang bakal digelar kedepan, selian itu ia menyampaikan pula, sebelum digelarnya pencoblosan di tiap TPS pihak KPU menampilkan Mascot Pika Piku (Pikeun anjeun jeung pikeun Kuningan) serta Jingle atau Mars Pilkada untuk Pilbup Kabupaten Kuningan yang akan di saksikan oleh Ketu atau perwakilan KPU Provinsi Jawa Barat, digelar pada 2 Juni 2024, pukul 12.00 WIB di Pandapa Paramarta ," terang A. Budi Hartono.

Insya Allah pada peluncuran pemilukada nanti kami akan mengundang Ketua KPU Provinsi, PPK dan PPS supaya bisa turut mensosialisasikan kepada mayarakat, kata Ketu KPU penuh harap. Sementara Ketua Divisi perencanaan dan data Maman Suherman sudah memetakan TPS berdasarkan DP IV, ini penduduk yang berpotensi melaksanakan Pilkada. Kita juga mengefisiensikan TPS mengingat kondisi geografis dan radiusnya juga berbeda beda, terangnya, (MansBom) 

.

Dadan Somantri tengah diapit bersama perwakilan PKL Kuningan, fose bersama usai audens di teras Pendopo Pemkab Kuningan

Benangmerah, Merevitalisasi sebuah daerah untuk menjadikan sebuah kota modern seharusnya terlebih dahulu melakukan kajian detail. Jika daerah ingin aktif 24 jam guna meningkatkan pendapatan dari hasil perubahan, maka daerah akan hidup tanpa persoalan berkepanjangan.

Jangan abaikan hak masyarakat yang ingin hidup sejahtera dan sudah jalan dari hasil yang jelas, maka untuk itu diperlukan adanya perubahan pola pikir, namun itu memerlukan proses kesadaran komitmen, dan latihan yang konsisten. Dengan mengadopsi pola pikir positif, adaptif, dan penuh potensi itu akan meningkatkan kualitas penanganan signifikansi.

Terjadinya polemik di tubuh Pemerintah Kabupaten Kuningan dari rencana perubahan wilayah perkotaan agar eksotis gaya pasar modern tidak harus menyinggung pihak yang telah memberikan kontribusi, awal perkembangan sumber hidupnya suatu wilayah. Keramaian Menurut Dadan Somantri selaku Lawyer PKL, bukan masalah pemaparan program pemerintah membangun Puspa galeri. 

"Kalau hanya rame puspa galerinya saja buat apa juga, kalau pedagangnya tidak rame, jadi sangat tipis banget korelasinya, dan Saya menduga kuat bahwa relokasi ini tidak sesuai dengan perundang undangan, tidak sesuai dengan permendagri, itu tidak terbantahkan bahwa Assda II menyebutkan ada 120 PKL baru, itu berarti pengakuan sebagai alat bukti bahwa Pemda tidak melakukan pendataan maksimal. 

Saya menyayangkan untuk melakukan survai dan kajian ilmiah tidak menggunakan perguruan yang di Kuningan, kan tidak sedikit orang Kuningan yang berkaraktetistik untuk melakukan kajian ilmiah dan memahami karakter Kuningan seperti apa," Tegas Dadan Somantri. Usai mendampingi audens PKL dengan para pemangku kebijakan Pemkab Kuningan, di Teras Pendopo, Rabu 29 Mei 2024, (Mans Bom).

SDN 1 Kalimanggis Kulon kabupaten Kuningan

Benangmerah, Kepala SDN 1 Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, membantah dengan tegas bahwa disekolahnya tidak ada seorangpun guru yang meminjam uang tabungan siswa yang terlambat dikembalikan ke orang tua peserta didik. 

Informasi yang dihimpun awak media online disebutkan, ada sejumlah guru yang memakai uang tabungan siswa yang jumlahnya pariatif, ironisnya ada yang dikembalikan tepat waktu dan ada juga yang telat membuat orang tua sedikit kecewa. 

Menanggapi masalah tersebut awak media BM mencoba meminta jawaban konfirmasi dari Uci Madrusi, S.Pd sebagai kepala SDN 1 Kalimanggis Kulon, dengan sikap agak panik (29/5) mengemukakan, terkait dengan uang tabungan untuk tahun 2024 yang diterima oleh sejumlah wali kelas tidak ada masalah, pihak sekolah mengembalikan tepat waktu sesuai dengan harapan orang tua siswa. 

Masih jelas Uci Madrusi, pihaknya mengakui adanya terkendala pengembalian uang tabungan yang dipakai sejumlah guru itu terjadi beberapa tahun kebelakang, "itupun sudah diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan" tambahnya dengan tegas. 

Ketika disinggung terkait dengan dana BOS untuk pemeliharaan sarpras sekolah, jawaban Uci Madsuri tidak nyambung, yang bersangkutan merehab mushola dengan dana patungan dari orang tua siswa yang jumlahnya variasi. 

Hasil pemantauan awak media BM, bahwa pagar sekolah yang terdapat didepan dekat mushola tidak terawat dan nyaris ambruk didepannya ada air comberan.  Padahal dalam asnaf BOS ada dana untuk pemeliharaan lingkungan sekolah. 

Diruang kepala SDN 1 Kalimangis Kulon nampak ada tumpukan langganan koran untuk kesejumlah SD, sepertinya bendahara K 3 S SD Kecamatan Kalimanggis sudah tidak percaya adanya kantor korwil Cidahu, ini terbukti bendahara K 3 S SD Kecamatan Kalimanggis merangkap jadi loper koran. 

"Koran yang menumpuk diruangkan kerja kepala sekolah, kalau ada waktu saya antarkan atau saya kasihkan ketika ada rapat kepala sekolah" ujar Uci Madrusi. (Anton) 

Ketua PWI Kuningan Nunung N tampak tengah bercakap dengan Direktur PAM Tirta Kamuning Ukas Suharfaputra

Benangmerah, Guna memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pasokan air bagi masyarakat luas, Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak mampu menyediakan penyertaan modal bagi pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang harus diberdayakan untuk kepentingan hajat hidup masyarakat.

Hal ini diungkapkan Dirut Perumda Air Minum Tirta Kamuning DR. Ukas Suharfaputra dalam acara ngobrol penuh inspirasi (NGOPI) bersama PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Kabupaten Kuningan, Selasa 28 Mei 2024, di RM Juanda. Dalam percakapan bersama awak PWI, Ukas memaparkan peraturan pemerintah dan upaya pengembangan SDA yang banyak terdapat di berbagai wilayah Kuningan, terutama di lereng Gunung Ciremai. 

Sesuai titah PP No. 57 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah terdapat Tiga tugas pokok dan fungsi BUMD. Di dirikannya BUMD guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, kemudian, memberikan manfaat secara umum akan kebutuhan hajat hidup masyarakat, serta guna memperoleh laba atau keuntungan. Papar ukas.

Diantara poin poin tadi, lanjut Ukas Suharfaputra, Satu diantara poin poin itu, ada yang harus diperhatikan betul, yakni ada di poin ketiga. 

"Tidak boleh dulu dilakukan karena akan memicu ketidak arifan dalam sistem pengelolaan, terutama dalam penerapan harga air di bawah harga pokok produksi, kendatipun di HPP jatuh pada angka RP 4.600, sementara tarif rumah tangga Rp 2000 sampai dengan Rp 3000. Ini yang harus PDAM perhitungkan," terangnya.

Usai Ngopi Direktur Perumda PDAM Kuningan Dr. Ukas Suharfapitra fose bersama anggota PWI

Selain itu, Dirut Tirta Kamuning ini pun menyebutkan, berdasarkan fakta yang didapat dari ketentuan sistim pengelolaan Perumda khususnya di BUMD PDAM, jangan di tagih pendapatan asli daerah (PAD) dulu, nah yang harus ditagih itu adalah public service. Sampai sejauh mana kita melayani masyarakat. Di PP No.122 tahun 2015 itu, PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan air minum guna memenuhi hak dasar masyarakat, setelah itu baru melakukan kegiatan efektif efesien dalam hal mencari keuntungan dari sistim pengelolaan dalam BUMD terangnya.

"Saat ini sistim pelayanan Air di Kabupaten Kuningan masih dalam prosentase 22 padahal target Nasional harus diatas 30 persen, kenapa? Karena instalasi yang merupakan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur sambungan langsung jumlahnya sedikit kendatipun sumber mata air untuk dikelola banyak namun karena minimnya sarana hingga tidak bisa di kembangkan dengan cepat," Sumber mata air yang sudah dan yang akan diantaranya sumber mata air Cijalatong Winduherang, Curug Cileuleuy Cigugur. Cibangir Cigugur, dan Curug Cimangkok Palutungan, untuk mengambil dari Curug Mangkok membutuhkan anggaran cukup besar, kata Ukas Suharfaputra Direktur PDAM Kuningan. (Mans)

.