Benang Merah

Usai Rakor kejar Kuningan ODF 2024, Pj Bupati fose bersama Kadiskea, Camat, Kapuskeamas, dan peserta lainnya

Benangmerah, Untuk menciptakan Kabupaten kuningan sebagai Kabupaten ODF tahun 2024 di butuhkan komitmen antar stake holder. Optimalisasi peran lintas sektor/program dalam percepatan pencapaian Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan berorientasi pada target RPJMN 2020-2024.

Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau open defecation free (ODF) ya itu ketika kondisi setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan baik, di tempat terbuka atau di jamban belum layak yang berpotensi menyebarkan penyakit. Maka diperlukan suatu kesepakatan dari peserta rakor terkait dengan capaian 100 persen ODF Kabupaten Kuningan 2024 dan melaksanakan langkah langkah sesuai dengan tugas, pungsi dan kewenangan masing masing.

Untuk merubah perilaku masyarakat yang BAB di sembarang tempat pihak pemda melakukan rakor dengan dinas terkait. Bapeda, PUTR, DKPP, serta Camat, dan Puskesmas. Pj Bupati Kuningan, R.H Iip Hidajah membenarkan di Kuningan masih terdapat kehidupan masyarakat dalam perilaku keseharian seperti jaman dulu, ada yang BAB di Sungai, di kebun di parit sawah, dan itu memang faktanya masih ada.

Ada di beberapa wilayah kecamatan makanya dalam rakor ini melibatkan 15 Kecamatan kita fokuskan terhadap perilaku masyarakat yang BAB sembarangan. Yang harus kita lakukan pertama, mengedukasi karena ketika BAB di tempat luar itu akan menimbulkan penyakit, perilaku untuk sehatnya harus di sosialisasikan, dan harus membuat jamban umum sanitasinya juga harus di perbaiki, itulah diadakan pembahasan secara detail.

"Saya berharap dalam rakor ini ada formasi yang harus di kerjakan hingga detail ke daerah pedesaan di masing masing kecamatan, karena target ODF Kuningan harus 0 persen, meski perlu waktu untuk merubah perilaku masyarakat melalui sosialisasi, edukasi," harap R.H Iip Hidajah. Usai membuka

Pj Bupati menjawab pertanyaan media ini. Bagaimana penilaian kinerja Dinkes menuju RPJMN. Ya itu memang sudah ada aturan aturan, aturan pusat untuk daerah, Saya melihat prestasinya sudah bagus, kegiatan rakor ini merupakan salah satu implementasi yang diamanatkan, kan harus ada koordinasi implementasi itu ada sarana prasarananya. 

Di Jawa Barat baru Lima Kabupaten dari 27 Kabupaten/Kota yang ODF, jadi Kuningan akan menyusul mudah mudahan Kuningan menjadi ke Enam ODF di Jawa Barat. Dinkes ada di arah perubahan perilakunya sedangkan untuk sarana prasarananya ada di dinas lain seperti di PUTR, DLH, DPKPP, dan perencanaannya ada di Bapeda, sementara Dinkes lebih mengarah kepada indikator perubahan perilaku hidup bersih dan sehat terang Kadiskes Kuningan dr Susi Lustiawati di dampingi Kabid Kesmas Idik Sidik S.km., M.Ap. (Mans Bom)

Acara KUIN (Kuningan Informatif) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Kuningan

Benangmerah, Acara KUIN (Kuningan Informatif) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Kuningan, Kamis (16/5) bertempat di pendopo, yang awalnya berjalan baik ternyata berakhir kisruh. Acara KUIN bertujuan menjalin kemitraan antara media dengan pemerintah daerah dengan maksud untuk penyampaian informasi pembangunan kabupaten Kuningan ke publik serta pembagian Kartu Liputan Daerah (Karlipda). 

Kekisruhan bermula dari adanya perbedaan penghargaan dari pihak pelaksana kegiatan (bidang IKP Diskominfo) terhadap beberapa media. Bahkan salah satu pimpinan media online yang saat itu juga merasa dibeda-bedakan, menyampaikan kekecewaan yang besar ke pihak pelaksana kegiatan.

Salah satu pimpinan media online, YSB menilai bahwa kegiatan tersebut didanai dari anggaran negara. Sehingga, tidak ada hak panitia kegiatan membeda-bedakan penghargaan salah satu dengan yang lainnya atas dasar yang tidak jelas.

"Kenapa sampai dibedakan seperti itu, masa penghargaan terhadap media sampai ada kode A, b, c, d, e. Dasarnya apa, ini kan acara kegiatan yang sama-sama dihadiri dan dibiayai anggaran negara. Apakah tujuannya untuk mengadu domba media sendiri atau apa. Tidak jelas," ungkap YSB.

Kekecewaan pun dirasakan salah satu wartawan lainnya, IK. Setelah mengetahui adanya perbedaan, dirinya langsung meninggalkan tempat acara sebelum selesai. 

"Kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah, harusnya semua media mendapat perlakuan dan penghargaan yang sama, bukan malah dibeda-bedakan seperti itu. Artinya kan disengaja oleh diskominfo seperti itu," tuturnya.

Sampai berita ini ditayang redaksi media online berusaha meminta klarifikasi dari kepala bidang IKP dan kepala Diskominfo melalui WhatsApp, namun tidak direspon. Hanya salah satu panitia pelaksana dari diskominfo menyediakan waktu esok pagi di kantor untuk memberikan klarifikasi.

(One)

Sinergitas sejumlah penjabat penopang sosialisasi DAK pendidikan Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Guna meningkatkan mutualitas pendidikan harus ditopang oleh Sarana prasarana, ketika bicara sapras tentunya ada keterbatasan baik di Kabupaten, Kota maupun di Provinsi maka solusinya pihak pemda Kuningan mengajukan permohonan bantuan sarana pendidikan, dan mendapat DAK pendidikan dari Pemerintah Pusat.

Program Dana Alokasi Khusus pendidikan, kata Pj Bupati DR. R.H Iip Hidajah didampingi Kadisdik Kuningan Uu Rukmana, bantuan pemerintah pusat di tahun sebelumnya hampir mendapat 60 milyar, dan tahun ini meningkat 87 milyar. "Dengan meningkatnya bantuan program DAK tentunya bahagia karena sarana prasarana yang kurang hari ini sudah agak terpenuhi walaupun belum maksimal," 

Kemudian pekerjaan fisiknya ini di swakelola sesuai peraturan pemerintah, kenapa di swakelolakan karena untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Pj mengilustrasikan dalam swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat, misalkan ada anggaran sekian kalau partisipasi, mungkin saja ada tambahan dari mereka juga, malah kualitasnya pun akan lebih bagus lagi. Kalau sekolah tidak berkemampuan bisa juga menggunakan pihak ke Tiga, tinggal memilih saja itu aturan fleksibel mana yang mau diambil dari hasil musyawarah pihak Sekolah.

Kadisdik Kuningan

Hari ini Rabu (15 Mei 2024 Red) pelaksanan sosialisasi, kenapa sosialisasi. "Saya punya keyakinan teman teman sekolah, teman teman guru itu, dia tidak Barjas, tidak ahli hukum maka diadakan sosialisasi agar faham, maka Disdik hadirkan dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari inspektorat, maksudnya pendampingan, bagaimana uang bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan peralatan bahan bahan atau pengadaan material bangunan karena aturannya ada agar tidak timbul masalah.

Kemudian Pak Kadisdik juga mengundang teman teman wartawan agar ada rasa ketransparanan, lalu kalau pihak sekolah mendapat suatu kesulitan Saya minta bantu mereka memberikan solusi terbaik, seperti memberikan pemahaman atau dikonsultasikan, agar pihak sekolah jangan sampai dibuat bingung malah bisa jadi stres. 

Buatlah suasana kondusif, karena target kita adalah mutualitas pendidikan, kalau mutu pendidikan warga Kuningan sekarang bagus mari kita tingkatkan untuk lebih bagus lagi. "Dan Saya nitip kepada semua pihak sosialisasi ini dimanfaatkan untuk berdiskusi dan tanya jawab, permasalahan apa yang menjadi kekhususan, harus di clearkan hari ini juga, kemudian setelah itu kalau sudah jadi barangnya, apapun itu harus di jaga dan di rawat," pesan Pj Bupati DR. R.H Iip Hidajah, (Mans Bom)

Di dampingi Kadis Porapar, Camat Cilimus serta Kades Linggasana Heni bacalon Bupati periode 2024-2029, Pj Bupati Iip Hidayah disambut tarian karya seni anak anak SD

Benangmerah - Alimpaido merupakan gabungan dari seni budaya dan olah raga Kaulinan barudak yang di Gagas Gubernur Jabar, saat itu Ridwan Kamil. Kini mulai di kembangkan oleh Disporapar Kuningan, ini kali menampilkan peserta seleksi olah raga tradisional tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Kuningan, di OSG Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus.

Pj Bupati Kuningan R. Iip Hidajah usai membuka Forum Grup Discussion pembahasan Mulok kurikulum Gunung Ciremai, di SMP N 3 Kuningan, Senin 13/5/24) langsung menghadiri dan membuka Seleksi Olah raga Tradisional, di Open Space Galeri Linggasana, Kecamatan Cilimus. Menyatakan, "Oh iya, dulu pernah ada Alimpaido, namun untuk lebih jelasnya biar pak Elon (Kadisporapar) yang menyampaikan," kata Pj Bupati R. Iip Hidayah, menjawab pertanyaan media ini.

Jadi sebetulnya olah raga seperti ini banyak, tapi dalam gebyar ini hanya diambil Lima jenis olah raga karena memang dengan kondisi ketersediaan peralatan olah raga di masing masing persekolahan. Contoh sekolah-sekolah di Kecamatan Pasawahan dan Nusaherang sampe tidak mengikutsertakan karena terkait dengan kendala di peralatan.

"Sebetulnya ini harus dipaksa karena merupakan pendidikan karakter, pendidikan karakter harus diterapkan sejak dini, misalnya egrang leuk leuk itu sulit kan, anak jalan menggunakan patikleuk, itu kan merupakan keterampilan, ketangkasan, kecerdasan otak kanan dan otak kiri. Dan ini bagian dari pembudayaan kearifan lokal, kalau tidak dipaksakan lambat laun budaya tradisional akan hilang, dan memang ini bagian dari Alimpaido," terang Kadisporapar DR. Elon Carlan.

Pj Bupati Kuningan DR. R.H Iip Hidayah didampingi Kadis Porapar DR. Elon Carlan Serta para guru pendamping anak anak didiknya yang ikut lomba Alimoaido

Ini merupakan upaya pengembangan budaya olah raga tradisional, dan ini juga merupakan proses pembelajaran bagi anak anak kita, ada beberapa cabang olah raga tradisional budaya yang di dipertandingkan masuk dalam kurikulum kearifan lokal, ada beberapa jenis selain egrang juga. 

"Tadi Saya mencoba meniup sumpit dan anak panahnya menancap di tengah tengah lingkaran pas pisan di No 10, Alus meureun nya, (persis masuk ditengah tengah lingaran No 10 kayanya bagus yah," kelakar Pj Bupati yang tampak sumringah. 

"Ini sebetulnya untuk menjaring kepiawaian anak anak kita untuk di kejuaraan tingkat Regional Jawa Barat mendatang," imbuh Pj Bupati R.H Iip Hidajah di lapangan tanding Open Space Galeri Desa Linggasana. (Mans Bom)

Ketua KPU bersama Ketua Bawaslu Kuningan menutup Pintu Gerbang Kantor KPU

Benangmerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, kemarin atau tepatnya pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB telah menutup rapat rapat pendaftaran Bacalon Bupati/Wakil Bupati Kuningan untuk perseorangan, karena telah di buka selama Lima hari.

Penutupan pendaftaran gerbang politik dalam perhelatan pemilu kada Kabupaten Kuningan dilakukan secara simbolis di saksikan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan. 

"Dengan telah di tutupnya pendaftaran bagi pemohon perseorangan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2024-2029, ditandai dengan dilakukannya penutupan pintu gerbang Kantor KPU sebagai penanda pendaftaran Bacalon perseorangan pilkada Kabupaten Kuningan resmi ditutup," tulis Kadiv SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kuningan Aof. 

Hal itu di lakukan, karena setelah selama Lima hari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan membuka kran pendaftaran pada tanggal Delapan sampai dengan tanggal 12 Mei 2024. 

Ketua KPU Asep Budi Hartono serta para Komisioner KPU tampak sepakat dengan Ketua Bawaslu Firman, serta usai penutupan pendaftaran Bacalon Bupati Wakil Bupati Kuningan.

"Dengan demikian selama masa lima hari pendaftaran, KPU Kabupaten Kuningan tidak lagi menerima pendaftaran Bacalon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati," Terangnya

Perlu diketahui, lanjut Aof, ketetapan Syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kuningan tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1236 Tahun 2024 yakni 67.129 KTP yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Kuningan," Tegasnya (Mans Bom)

Bantuan Rutilahu di kabupaten Kuningan

Benangmerah, Rutilahu adalah salah satu program pemerintah, baik yang dananya bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten. Dimana bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang Rumahnya di anggap Tidak Layak Huni dengan di berikan bantuan dengan total anggaran per rumahnya sebesar RP. 20.000.000, yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan yang di butuhkan oleh masing masing penerima manfaat.

Rumah yang mendapatkan bantuan di koordinir oleh LPM tingkat desa maupun kelurahan setelah disetujui oleh pihak Dinas serta diperiksa oleh TFL dan Korfas Propinsi Jawa Barat. 

Tahun anggaran 2024 ini kabupaten kuningan mendapat alokasi anggaran Rutilahu sebanyak 120 rumah yang tersebar di dua kecamatan. Yaitu kecamatan kuningan dan kecamatan kramatmulya. 

Kecamatan Kuningan 120 unit yang tersebar di desa Kramatmulya 20 rumah, desa Cikaso 20 rumah, desa Cilaja 20 rumah, desa cilowa 20 rumah, desa Kasturi 20 rumah dan kelurahan Citangtu 20 Rumah. Tahapan pelaksanaanya sudah di mulai hari ini, Rabu (8/5) dengan tahapan sosialisasi di tingkat Kabupaten. Minggu depan akan di laksanakan sosialisasi ke desa dan kelurahan penerima bantuan.

Menurut Kepala Disperkimtan Kabupaten Kuningan, HM. Mutofid melalui Kabid Perumahan Burhanuddin, ST. M.Si, Alhamdulilah tahun anggaran 2024 Kabupaten kuningan mendapat alokasi anggaran sebanyak 120 unit rumah dari Propinsi Jawa Barat. Masing-masing penerima mendapatkan anggaran per-rumah sebesar Rp. 20.000.000 dengan rincian Rp. 17.500.000 di berikan dalam bentuk bahan bangunan yang di suplay oleh toko material yang di tunjuk dan di sepekati antara toko penyuplai dengan masyarakat penerima, Rp. 2.O00.000 akan serahkan untuk biaya HOK serta Rp. 500.000 untuk biaya ops LPM sebagai koordinator pelaksanaan Rutilahu di desa dan kelurahan.

"Kami akan terus melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan Rutilahu. Terutama dari sisi mutu dan kualitas bahan material yang di berikan kepada masyarakat penerima agar pelaksanaan rutilahu ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat penerima," ujar Burhanuddin.

Ditempat terpisah, wakil ketua Pekat IB Kabupaten kuningan, Donny Sigakole yang sering mengawasi dan sering melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan Rutilahu di kabupaten kuningan mengatakan, bahwa Rutilahu di kabupaten Kuningan sebelum sebelumnya sering bermasalah, baik dari sisi mutu dan kualitas bahan material yang di berikan maupun Harga. 

"Kami sudah sering mengingatkan kepada toko penyuplai dan penyelenggara Rutilahu baik tingkat desa, dinas dan Korfas/TFL Provinsi. Mudah-mudahan tahun ini Rutilahu yang di berikan kepada masyarakat Kabupaten kuningan yang terbaik. Baik mutu kualitasnya serta harga yang sesuai. Kalau masih kurang bagus lagi dalam pantauan kami, nanti kami tidak segan-segan membawanya ke Jalur Hukum," Ujar Donny.

.(Redaksi)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan S, Aks, SE, M.Si, CFrA, QRMP

Oleh:

Deden Kurniawan S, Aks, SE, M.Si, CFrA, QRMP

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Penataan pusat kota kuningan ibarat menyusun puzzle yang rumit sehingga harus hati-hati sehingga menghasilkan frame yang utuh dan terkoneksi dari berbagai puzzle tersebut. 

Puspa (Pujasera dan Parkir) Siliwangi (ex SD 17), area Pertokoan Siliwangi, Puspa Langlangbuana, Masjid Syiarul Islam, Area parkir depan Toserba Terbit, Puspa Taman Kota, dan sekitarnya merupakan puzzle dari area pusat kota yang harus terkoneksi dengan baik. Di area tersebut terdapat komunitas Pedagang Kaki Lima (PKL), Pedagang dan Pengusaha di area pertokoan Siliwangi, Angkutan Kota, delman tunggang dan delman hias, jemaah Masjid Syiarul Islam dan komunitas lainnya sebagai bagian puzzle pusat kota Kuningan.

Puzzle area perkotaan dan puzzle komunitas tentunya memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda. Hal inilah yang harus dilakukan kajian teknis agar penyusunan puzzle memberikan dampak yang baik untuk semua pihak.

Menata kota memerlukan waktu yang panjang, karena selain merubah tata kota, rekayasa lalulintas, penyediaan fasilitas umum dan lain-lain, juga terkait dengan pola pikir dan budaya masyarakat. 

Sebuah studi yang dilakukan peneliti di Stanford University mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara *paling malas* berjalan kaki di seluruh dunia. Studi tersebut menyebut bahwa rata-rata orang Indonesia berjalan kaki hanya 3.513 langkah per hari. Hal ini bisa dilihat juga pada laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), menunjukkan bahwa Indonesia menempati *peringkat pertama* sebagai negara dengan penduduk yang paling malas jalan kaki. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan warga Tiongkok yang sehari berjalan dengan rata-rata 6189 langkah. Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia, terutama kaitannya dengan *obesitas*. Penelitian yang sama,  mengungkap hubungan antara kurangnya aktivitas jalan kaki dan tingginya angka obesitas di suatu negara. Indonesia juga dinyatakan menempati peringkat ke-17 sebagai negara dengan penduduk yang mengalami obesitas terbanyak di dunia.

Jurnal Ilmiah dari Muhammad Ragialdy Janitra, seorang Mahasiswa jurusan Rancang Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) asal Kuningan Tahun 2018 dengan judul “Prinsip dan Konsep Perancangan Koridor Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan” menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam penataan pusat kota Kuningan. Dalam penelitian tersebut terdapat kajian arus lalulintas, aktivitas bisnis, kebutuhan pejalan kaki, dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan.

Penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan didasarkan pada kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat (_social welfare_), dimana aset Pemda digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan investasi lainnya. mengutip statement Pj. Bupati Kuningan dan Sekretaris Daerah, kebijakan ini untuk memuliakan rekan-rekan pedagang untuk bisa tenang melakukan aktivitas ekonomi dan diakui legalitasnya oleh pemerintah.

Kebijakan ini dikaji, disusun, dan diimplementasikan melalui Tim Terpadu (Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian Lingkup Setda, Diskopdagperin, Dishub, Satpol PP, DLH, DPUTR, BPKAD, Diskominfo, Camat dan Lurah setempat, dan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah - Forkopimda, serta unsur akademisi) meliputi melakukan relokasi terhadap 364 PKL sekaligus kantung parkir ke tiga Puspa yaitu Puspa Siliwangi 196 PKL, Puspa Langlangbuana 59 PKL, dan Puspa Taman Kota sebanyak 109 PKL yang ditempatkan di lantai atas food court. Untuk PKL yang direlokasi sesuai dengan data yang terdaftar di paguyuban setiap area dan sudah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati melalui Dinas terkait.

Selain itu juga Pemda menerapkan kebijakan mengalihkan lalulintas dari area pertokoan Siliwangi ke Jalan Langlang Buana dan Jalan Syeh Maulana Akbar. Selanjutnya menerapkan kebijakan pengalihan rute delman hias serta mengalihkan pangkalan delman hias dari seputaran Masjid Syiarul Islam ke lokasi baru disamping Gedung Juang.

Tujuan relokasi tentunya untuk menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan teratur serta menciptakan kawasan perekonomian baru. Tujuan penutupan jalan di area pertokoan Siliwangi untuk cipta kondisi agar PKL bisa bertahan di lokasi yang baru, dan membuka akses proses loading barang dan angkutan yang dibutuhkan para pemilik area pertokoan Siliwangi dengan buka tutup barier. Sedangkan untuk menuju pertokoan bisa diakses pengunjung bisa dari Puspa Langlangbuana dan dari Pasar Siliwangi Barat. Selain tujuan antara tersebut, penutupan Jalan Siliwangi bertujuan untuk memberikan ruang bagi pejalan kaki dan ruang publik, serta kedepan rekayasa lalulintas pusat kota bisa lebih fleksibel dimana Jalan Siliwangi bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan dan masyarakat pengguna jalan sudah paham opsi rekayasa lalulintas yang bisa diterapkan di pusat kota. Misalkan seperti saat Nobar Timnas, maka jalan Siliwangi bisa dilakukan penutupan dan pengguna jalan sudah paham rekayasa lalulintas yang harus diikuti. Untuk tujuan tersebut, sepanjang area pertokoan Siliwangi sudah dilengkapi dengan lampu penerangan jalan umum, lampu hias tematik, tempat duduk sepanjang pertokoan, kursi estetik di setiap pojok, asesoris fasilitas umum, dan penyediaan koneksi internet gratis. 

Untuk pemindahan terminal delman hias bertujuan agar aktivitas peribadahan di Masjid Syiarul Islam lebih lancar dan lebih tertib tanpa terhalang oleh parkir delman hias, juga bertujuan agar kotoran kuda yang tercecer saat delman hias “ngetem” dapat segera dibersihkan karena di lokasi yang baru sudah disiapkan sarana untuk pembersihan kotoran kuda sekaligus saluran pembuangannya.

Selama penerapan kebijakan tersebut, Pemerintah daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan evaluasi berkala. Hasil yang sangat dirasa diantaranya: 1) pusat kota menjadi tertib, 2)seputaran Masjid Syiarul Islam lebih bersih dan asri, 3) tumbuhnya komunitas ekonomi baru, 4) menurunnya pungutan liar, dan 5) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor parkir. 

Ada target jangka panjang terkait kebijakan penataan pusat kota ini diantaranya: 1) menjadikan Kuningan kota wisata yang bersih dan tertib dengan destinasi kuliner 24 jam; 2) menumbuhkan kreatifitas seni budaya dan ekonomi kreatif di masing-masing Puspa karena di setiap Puspa disediakan fasilitas pentas seni budaya; 3) menjadikan pusat transaksi digital; 4) menjadikan pusat pengolahan sampah dari limbah penjualan menjadi pupuk organik dan sampah daur ulang, 5) pemberdayaan anak jalanan (anak punk) untuk dapat diberdayakan sesuai minat dan bakatnya.

Di sisi lain hasil evaluasi Tim terdapat 2 dampak signifikan yang perlu dilakukan penyesuaian implementasinya yaitu: *Pertama* permintaan pembukaan jalan dari pemilik pertokoan siliwangi karena dianggap menurunkan kunjungan konsumen, dan *Kedua* masih adanya PKL sekitar taman kota yang belum terelokasi ke lokasi yang baru karena keterbatasan ruang di area relokasi.

Terhadap 2 dampak tersebut, Pemerintah Daerah sedang mengambil langkah alternatif lanjutan yaitu:

1. Untuk permintaan pembukaan jalan dari pemilik pertokoan Siliwangi akan dilakukan pembukaan arus lalu lintas dengan pembatasan hanya kendaraan pribadi yang melintas, penyediaan jalur loading barang kiri kanan jalan untuk proses loading pertokoan Siliwangi. Selain itu terus dilakukan penambahan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan sepanjang area pertokoan.

2. Untuk sisa PKL yang belum terelokasi sedang disiapkan penambahan area lapak PKL di Puspa Langlangbuana dan alih fungsi Pasar Rakyat Langlangbuana yg belum optimal digunakan oleh pedagang untuk berjual beli. Proses penataan sedang dilakukan agar lokasi yang baru layak digunakan. Proses lain yang sedang ditempuh adalah pendataan sasaran PKL yang akan direlokasi agar terpenuhi asas keadilan dimana satu orang atau satu keluarga hanya memiliki satu lapak untuk pemerataan. Dan tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa area publik yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan digunakan untuk berjualan atau aktivitas lainnya.

3. Melakukan kampanye budaya jalan kaki agar pola pikir dan budaya ingin mencapai tujuan secara langsung dapat dirubah.

Terakhir, implementasi kebijakan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena selain proses pembangunan infrastruktur, juga merubah pola pikir dan budaya yang selama ini sudah turun temurun dilakukan. Kebijakan juga pasti tidak akan memberikan kepuasan bagi semua pihak, tetapi kebijakan idealnya tidak kaku dan dapat dievaluasi setiap saat untuk mampu memberikan dampak positif sesuai yang ditargetkan. 

"Roma tidak dibangun dalam satu malam"

Wow 35 Mahasisaw/i Universitas Kuningan Lolos Program P2MW, *Selamat yah*

Benangmerah, Upaya keras, semangat serta berfikir positif Sembilan Tim mahasiswa Universitas Kuningan (Uniku) berhasil lolos dalam Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti) tahun 2024.

Program ini, merupakan bagian dari upaya pengembangan usaha mahasiswa melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan. Program P2MW juga melibatkan pendampingan serta pelatihan (coaching) usaha kepada mahasiswa sebagai peserta. "Bukan hanya itu, P2MW juga menyediakan bantuan kepada mahasiswa aktif jenjang sarjana (S1) yang terdaftar di PD DIKTI dan memiliki usaha yang belum menerima pendanaan sejenis dari Pemerintah.

9 proposal P2MW Uniku yang terpilih dalam program tersebut, telah melalui proses seleksi yang sangat ketat. Para mahasiswa dari tim P2MW Uniku bersaing dengan mahasiswa dan mahasiswi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) dari seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, Uniku kembali menorehkan prestasi dengan meloloskan sebanyak Sembilan tim pada program P2MW tahun 2024. Kendatipun melalui proses yang ketat, namun Uniku mampu meloloskan 9 tim. Ini sangat luar biasa, puji syukur dan bangga sekali,” kata Rektor Uniku Dr. Dikdik Harjadi, SE., M.Si., didampingi Wakil Rektor III Dr. Novi Satria Praja, M.Pd., Rabu (8/5/2024).

Dengan nada bangganya, Dikdik yang juga pernah menjabat Wakil Rektor III Uniku selama Dua periode, berharap agar seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam tim Sembilan P2MW Uniku dapat melaksanakan program tersebut dengan sungguh-sungguh, tentunya selalu menjaga nama baik Uniku.

“Tunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik, dan titip nama baik Uniku. Selamat bekerja hingga tuntas,” harapnya.

Sementara Novi Satria Praja selaku Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, menjelaskan, sembilan tim P2MW yang berjumlah 35 orang mahasiswa dan mahasiswi Uniku itu, berasal dari program studi Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI) Fakultas Ilmu Komputer (FKOM).

“Kemudian, ada Prodi Manajemen dan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), serta dari Prodi Kehutanan. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FHL) Uniku,” paparnya.

Kesembilan proposal yang lolos itu, lanjutnya, dari budidaya Ulat Hongkong Produksi serbuk Ulat untuk Kesehatan dan Nutrisi hewan sebagai solusi ramah lingkungan, dengan mengoptimalkan pengelolaan awal limbah (Kelompok Mela Indawati). Budidaya buruh puyuh dengan memanfaatkan sampah organic untuk berkelanjutan ekonomi masyarakat Darma, Kelompok Rizki Komara. Inovasi Lilin aromaterapi ramah lingkungan yang di kreasikan dengan kardus bekas sebagai tempat lilin guna menjaga kelestarian lingkungan dan awal meningkatkan perekonomian masyarakat, di Desa Ciherang (Kelompok Ida Nurfarida), dan Klora Tea Minuman The Inovatif dari Daun Kelor sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal (kelompok Afifah Nur Hidayatika).

Kemudian, ada judul proposal "Kopi Kemasan" dengan cita rasa Barista Biji Kopi pilihan terbaik Kabupaten Kuningan guna memanjakan penikmat dan Penggiat Kopi di Kabupaten Kuningan (Kelompok Romi Hadad Ramdani).

“Menjembatani penjual dan pembeli oleh-oleh khas Kuningan dalam Sat Aplikasi E Commerce Rasaku.id (Kelompok Dadan Abdilah).

Kemudian pembuatan Pupuk organic berbentuk cairan dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar lingkungan untuk membantu petani akan kebutuhan pupuk organic cair (Kelompok Rifki Jiad Jamaludin).

Strategi Inovatif Fleure Diy dalam menyediakan Produk Bouqet Premium dengan memprioritaskan keinginan Customer dan peningkatan berkelanjutan dalam Laju Produksi Bouqet Premium di Kabupaten Kuningan (Kelompok Salma Putri Salsabila). Dan terakhir Karya tangan dari Tutup Galon yang dikembangkan menjadi karya seni unik serta memiliki nilai guna dan Nilai Jual (Kelompok Mutiasilvi), ucapnya lagi.

Ke 9 tim itu, terangnya, nantinya akan melakukan perjalanan mereka ke dalam tahapan pelaksanaan program sampai dengan bulan September 2024 mendatang.

“Setelah melakukan perjalanan, kesembilan tim wajib melakukan pelaporan ke Belmawa Dikti pada tanggal 30 September 2024, acara puncak dan KMI Expo di Sulawesi Tenggara pada bulan Oktober mendatang,” terang Novi seraya berharap, semoga para mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung ke 9 tim P2MW Uniku ini, agar bersungguh-sungguh sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dari awal perjalanan sampai ke pelaporan.

“Selain itu juga diharap dapat membantu permasalahan yang ada di masyarakat. Dan, ke 9 tim agar bisa menampilkan yang terbaik di KMI Expo mendatang,” pungkasnya (Mans Bom/Ist).

PKL yang semula punya pangkalan di Taman kota, kini jadi tukang kopi asong di area Taman Kota, yang kerap asongan inipun menjadi perhatian serius tim kepanjangan pemangku kebijkan pemerintah

Benangmerah, Mengubah tataan Jalan Siliwangi hingga Taman Kota Kuningan harusnya menggunakan Karakteristik karya ilmiah, sehingga tidak menimbulkan interprestasi lain. Miris mendengar keluhan berbagai pedagang kaki lima, Sais Delman, Supir Angkot serta pedagang asongan, mereka tersingkirkan dari upaya pemkab Kuningan Merevitalisasi menjadi pesona kota Kuningan.

Pemerintah dalam mengimplementasikan sebuah rencana sepertinya tidak lebih jeli dalam kajian ilmiah sehingga menimbulkan kegaduhan, DPRD pun tidak mempertimbangkan teoritis suatu obyek yang akhirnya menimbulkan pendapat negatif. Kendati telah memberikan ruang untuk PKL namun tidak lebih aman dari kegelisahan masyarakat.

Suatu kisah terjadi begitu mengerikan dimana beberapa PKL menuturkan pada media ini Sabtu malam (5/5/24), di area taman kota, sebagai ilustrasi dari sekian banyak PKL, Ibu beranak Lima ini adalah salah satu korban revitalisasi perkotaan, semula berdagang Cilok yang kini jadi pedagang kopi keliling sembunyi sembunyi di area taman kota lantaran pemerintah mensterilkan area taman kota dari PKL. 

"Cilok yang sudah siap Saya jajakan seperti biasa di area Taman Kota, akhirnya sebagian di bagikan, sebagian lagi di buang, karena pemerintah memberitahu mendadak, untuk keberlangsungan hidup kami, Saya berjualan Kopi keliling masih di Taman Kota, itupun selalu di kejar petugas karena tidak boleh ada yang dagang di area Taman Kota," tutur Sarimah (49) Ibu Lima anak ini.

Hal serupa pun dialami PKL pakaian dalam di area taman kota, ibu Tiga anak ini pun terimbas dari revitalisasi taman kota, "Selama ini Saya biasa berjualan di hamparan Taman Kota, hasilnya cukup lumayan untuk membiayai anak anak sekolah, tapi kini Saya tidak bisa berdagang lagi, lantaran tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Kuningan melalui petugas Satpol PP, dan anak anak saya terancam berhenti sekolah," lirih Enci warga Pasapen.

Sarimah (49) Pedagang Kopi asongan, Mulai pukul 06.00 sampai pukul 21.00, pendapatan kalau rame dapet 100.000 terkadang 60.000 per hari, biasanya Saya berjualan Cilok pake meja lipat di are taman kota. Kami bayar kebersihan, keamanan, parkiran, dan masih ada lainnya sebesar Rp 2000 di kali 6 kelompok perhari, Saya jualan cilok biasa di area taman kota, berhubung kami tidak boleh berdagang di sekitar itu ya saya alihkan dari cilok jadi pedagang kopi asongan, jadi pedagang kopi asongan pun tetap dikejar" oleh Petugas Satpol PP," lirih Sarimah yang di amini Ibu Ilah warga Pasapen 1, sampai tidak berdagang lagi karena Ibu Ilah ini merasa ribet di kejar kejar Satpol PP

Sedihnya sudah siap dagang karena cilok sudah di but malamnya untuk esok hari, tiba tiba besoknya tidak boleh dagang. Ini yg membuat kami sedih dagangan terbuang modal habis, karena tidak dulu dikasih tahu sebelumnya.

Pernah pertemuan dengan anggota dewan, dari Komisi I, hari jum'at di Cape Es Teh. Namu. Setelah ada dialog dengan anggota dewan hingga minggu ini belum lagi ada perubahan.

Harapan setelah pertemuan dengan anggota dewan, Komisi I, agar bisa semua pedagang kembali ketempat semula, meski kami tidak memilki KTA Paguyuban di tempatkan di food Court Juara (FCJ) yang di lantai 2 diatas parkiran, sementara jembatan penyebrangan lantai 3 juga di pake para pedagang. Kata Enci yang semula pedagang pakaian, di Taman Kota, "Sekarang tidak bisa berjualan karena pembersihan pedagang, biasa dagangnya Sabtu sama hari Minggu," kata Ibu beranak Tiga yang masih pada sekolah di SMK, SMAN, dan masih ada yang duduk di bangku Sekolah Dasar. (Mans Bom)

Usai dilantik penjabat struktural Uniku menandatangani surat mandat

Benangmerah, Atas naman Yayasan pendidikan Sang Adipati Kuningan sebagai badan penyelenggara pendidikan Universitas Kuningan menyampaikan selamat kepada saudara saudara yang baru saja dilantik. Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Drs. H Uri Syam, SH,. MH. Usai acara pelantikan Tiga penjabat struktural di lingkungan Uniku, Jumat (3/5/24).

Bertempat di Ruang Rapat Rektor Lantai 1 Kampus I Uniku. Tiga penjabat yang menempati Empat posisi. Plt. Kepala Studio Analisis, Data dan Sistim Informasi, Sekretaris Program Studi Kehutanan, Plt. Kepala Laboratorium Ekologi, Konservasi dan lingkungan Hidup, dan Kepala Laboratorium Lingkungan. 

"Saya berharap kepada para penjabat yang baru saja dilantik kiranya bisa melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menunjang terhadap kebersihan Universitas Kuningan," harap Uri Syam.

Ketiga penjabat struktural yang dilantik adalah Dede Kosasih S.Hut., M.Si sebagai Plt. Kepala Studio Analisis Data dan Sistem Informasi, Ika Karyanengsih, S.Hut,. M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Kehutanan juga sekaligus sebagai Plt. Laboratorium Ekologi, sementara Wina Waniatri, S.Hut,. M.Ling dilantik sebagai Kepala Laboratorium Lingkungan. 

Hal serupa pun diucapkan Rektor Uniku Dr H. Dikdik Harjadi, SE,. M.Si selamat kepada struktural yang dilantik di lingkungan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. 

"Selamat mengemban amanah, apa yang diamanatkan Lembaga untuk dilaksanakan oleh para bapak dan ibu, tantu kami berharap selesai pelantikan ini pelajari dan faham, apa yabg menjadi tugas pokok dan fungsi masing masing, sehingga bisa segera melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing masing," pesan Rektor Dikdik.

Saya percaya, bahwa Bapak Ibu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga langkah Bapak Ibu ibu senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas tugasnya," imbuh DR Dikdik harjadi. (Mana Bom)